Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanyakan besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaan (SiLPA) Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai Rp592,217 miliar. Angka tersebut meningkat tajam di bandingkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp105,253 miliar.
Fraksi PKS tanyakan besarnya SiLPA TA 2025 dalam pemandangan umum fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Medan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan APBD 2025 disampaikan, Sri Rezeki, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Cun Sen bersama Wakil Ketua Zulkarnaen. Hadir saat itu Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, para anggota DPRD serta sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan.
“Apa faktor-faktor penyebab tingginya SiLPA tersebut. Mohon dijelaskan terkait proyeksi dan pemanfaatannya pada tahun anggaran berikutnya,” pinta Sri Rezeki.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir masih melanda wilayah Kota Medan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terlebih realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2025 menurun menjadi Rp226,721 miliar di bandingkan tahun 2024 Rp423,161 miliar. “Apa penyebab turunnya belanja infrastruktur tersebut. Apa langkah konkret Pemkot Medan mengatasi persoalan banjir ini,” tanya Sri Rezeki.
Selain itu, sebut Sri Rezeki, Fraksi PKS menilai realisasi belanja daerah TA 2025 masih belum optimal dari target yang telah ditentukan. “Realisasinya hanya mencapai Rp5,8 triliun lebih atau sebesar 82,56 persen dari target. Apa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran ini serta strategi apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya pada masa mendatang. Mohon penjelasannya,” pinta Sri Rezeki lagi.
Kemudian, sambung Sri Rezeki, Fraksi PKS mempertanyakan menurunnya realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp107,053 miliar di bandingkan tahun 2024 mencapai Rp139,920 miliar. Penurunan paling mencolok terjadi pada retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Rp84,77 miliar menjadi Rp28,45 miliar.
“Pemkot Medan harus menjelaskan secara rinci terjadinya penurunan ini serta langkah optimalisasi pendapatan daerah dan mencegah terjadinya kebocoran,” katanya.
Fraksi PKS, juga mempertanyakan belum tercapainya pendapatan daerah dari sektor pendapatan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dari target sebesar Rp35,056 miliar, hanya terealisasi Rp29,329 miliar. “Mohon penjelasannya kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk meminimalisir potensi kebocorannya,” tanya Sri Rezeki lagi.
Kemudian, tambah Sri Rezeki, Fraksi PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja Bansos pada Dinas Sosial sebesar Rp67,15 miliar atau 83,45 persen. Nilai tersebut lebih rendah di bandingkan realisasi tahun 2024 mencapai Rp70,43 miliar.
Padahal, masih terdapat bilal mayit, guru mengaji serta sejumlah masyarakat penerima bantuan belum menerima haknya secara optimal. “Dinsos harus melakukan pendataan lebih akurat dan komprehensif, agar penyaluran bantuan tersebut pada tahun mendatang dapat berjalan tepat sasaran,” harapnya. (sat)