Inspirasinews – Medan, Sumatera Utara (Sumut) masih peringkat pertama nasional pengguna narkoba. Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun sudah merambah hingga ke desa-desa.
Sumut masih peringkat pertama nasional pengguna narkoba disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, saat beraudiensi dengan Gubernur Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (2/6/2026).
Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut, jelas Tatar, dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis Sumut. “Wilayah Sumut juga diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu masuk penyelundupan,” kata Tatar.
Pada tahun 2025, sebut Tatar, penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun kini trennya mulai merambah anak-anak usia sekolah.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, tambah Tatar, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan.
Upaya tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah. “Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.
Sementara Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak BNNP Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat guna memberantas peredaran gelap narkotika di Sumut.
“Saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” pinta Bobby.
Bobby mengaku, khawatir terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang makin terjangkau dan telah menyasar usia muda.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut akan mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan memperkuat edukasi dengan mendorong setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan menyisipkan pesan bahaya narkoba.
Namun demikian, Bobby mengakui masih terdapat kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara masif.
Terkait keterbatasan anggaran, Bobby, menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk membantu. “Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya. (rel/sat)