Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) gandeng Kejaksaan optimalkan tagihan pajak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Pemprov Sumut gandeng Kejaksaan optimalkan tagihan pajak itu di lakukan pada Rapat Koordinasi Kerja Sama antara UPTD Pengelola Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Sumut dengan Kejaksaan Negeri se-Sumut, Kamis (9/11/2023). Kedua lembaga menandatangani Nota Kesepakatan bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, mengatakan realisasi pajak Sumut belum optimal. Per 31 Oktober, realisasi penerimaan pajak daerah berada di angka 71,62%. Penerimaan pajak terbesar masih dari pajak kendaraan sebesar 36,48% dan Bea Balik Nama (BBN) sebesar 22,97%. “Makanya, kita ingin optimalkan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan,” kata Hassanudin.
Hassanudin mengingatkan, kepada Bapenda dan Kejaksaan Negeri untuk kreatif dalam menyusun strategi dalam penagihan pajak. Dengan begitu diharapkan timbul kesadaran pada masyarakat untuk membayar pajak.
“Harus memikirkan langkah-langkah tertentu, strategi dalam penagihan pajak karena kita tahu pajak sifatnya memaksa karena merupakan kewajiban warga negara kita,” kata Hassanudin.
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Idianto, menjelaskan Rakor untuk menentukan tugas dan fungsi kedua lembaga dalam kerja sama ini, sehingga tidak tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Tidak hanya sampai di sini, selanjutkan kita membutuhkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov Sumut untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak,” kata Idianto.
Kejaksaan Negeri akan memanggil wajib pajak yang menunggak untuk sosialisasi dan edukasi. Bila penunggak pajak tetap mangkir, Kejaksaan menindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tentu ada (sanksinya), ada Undang-Undang pajak yang berlaku, berkolaborasi dengan Bapenda kita akan panggil wajib pajak yang menunggak, kalau perlu kita on the spot, ke tempat yang bersangkutan agar mereka melaksanakan kewajibannya itu,” kata Idianto. (sat)