Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mengatakan, 35% anggaran Medan Utara jangan cuma slogan politik pembangunan. Namun, harus dibuktikan dan terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta terasa dalam kehidupan masyarakat Medan Utara.
Fraksi Partai Gerindra mengatakan, 35% anggaran Medan Utara jangan cuma slogan politik itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, kepada wartawan di Medan, Kamis (8/10/2026).
Wanita yang akrab disapa, Duma, itu mengaku hal itu juga telah disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap R-APBD Kota Medan TA 2027 pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, kemarin.
“Kami apresiasi komitmen pengalokasian 35% anggaran untuk pembangunan Medan Utara. Anggaran itu harus terasa dalam kehidupan masyarakat Medan Utara. Kalau tidak, hanya akan menjadi angka yang indah dalam pidato, tetapi tidak terasa di lapangan,” kata Duma.
Dalam pemandangan umum itu, kata Duma, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemkot Medan untuk memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan pembangunan Medan Islamic Center. “Jangan sampai pemerintah berhasil membangun gedung dengan anggaran besar, tetapi kesulitan menyediakan anggaran untuk menghidupkannya. Jangan hanya membangun gedungnya, tetapi harus dibangun ekosistemnya,” sebut Sekretaris Komisi IV itu.
Terkait target pendapatan, sambung Duma, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemkot Medan tidak membuatnya terlalu rendah agar mudah dicapai serta tidak juga terlalu tinggi tanpa basis perhitungan realistis. “Keduanya sama-sama bermasalah. Target terlalu rendah menunjukkan pemerintah tidak optimal menggali potensi. Target terlalu tinggi tanpa dasar, berarti pemerintah sedang menjual optimisme di atas kertas. Kami (Fraksi Partai Gerindra, red) butuh target realistis, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menggambarkan potensi Kota Medan,” katanya.
Persoalan APBD, tambah Duma, bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, namun bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Medan. “Kalau OPD tidak mampu menjawab pertanyaan berapa anggarannya, untuk apa, apa output-nya, apa outcome-nya dan apa manfaatnya bagi masyarakat, kami berpandangan anggaran tersebut belum layak disebut sebagai anggaran berbasis kinerja,” sebut Duma.
Karena itu, lanjut Duma, Fraksi Partai Gerindra meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya menyampaikan daftar kegiatan dan meminta anggaran besar, namun persoalan di lapangan tidak berubah secara signifikan.
“Jangan sampai belanja rapat meningkat, tetapi penyelesaian persoalan masyarakat tetap lambat. Jangan sampai belanja barang dan jasa meningkat, tetapi kualitas pelayanan tidak mengalami perubahan dan jangan sampai belanja modal meningkat, tetapi aset yang dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra, sebut Duma, tidak mempersoalkan OPD, namun mempersoalkan kualitas belanja negara. “Kiranya Banggar bersama OPD dapat melakukan review terhadap seluruh anggaran bersifat administratif, seremonial, rapat, belanja barang dan jasa serta kegiatan yang output-nya sulit diukur. Kalau ada anggaran tidak memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, harus dipertanyakan urgensinya. APBD harus berani memangkas belanja tidak produktif dan menggesernya kepada kebutuhan rakyat,” ungkapnya. (sat)