Inspirasinews – Belawan, Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, sebut APBD belum jawab persoalan kemiskinan, terutama menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Bahrumsyah sebut APBD belum jawab persoalan kemiskinan itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi ke XI Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Gulama, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (21/11/2026)
Kemiskinan itu, kata Bahrumsyah, menyangkut persoalan hak, baik itu hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan maupun hak atas rasa aman dan nyaman. “Itu standar utama,” katanya.
Hak atas pendidikan, sebut Wakil Ketua Komisi III itu, Pemkot Medan mengalokasikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp1,4 triliun APBD Kota Medan untuk urusan pendidikan.
Besarnya anggaran itu, sebut Bahrumsyah, belum menjawab masalah pendidikan itu sendiri, terutama di wilayah Medan bagian Utara. Banyak anak-anak di wilayah Medan bagian utara, khususnya Belawan banyak putus sekolah serta banyak ijazah tidak tertebus, karena persoalan ekonomi. Akibatnya, banyak anak-anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
“Output dari program tersebut, uang yang digelontorkan itu habis. Outcome-nya masih banyak anak-anak tidak melanjutkan sekolah. Bahkan, bea siswa yang diluncurkan juga belum dapat mengcover semuanya untuk melanjutkan pendidikan,” sebutnya.
Hak atas kesehatan, sambung legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, sebesar Rp1,2 triliun APBD Kota Medan setiap tahunnya dialokasikan untuk urusan kesehatan. “Tapi, besarnya uang yang dikucurkan itu belum berdampak. Setiap hari rumah sakit penuh, karena orang sakit semakin tinggi,” katanya.

Persoalan kesehatan ini, tambah Bahrumsyah, menjadi anomali. Sebab, semakin banyak keluarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) di tambah dengan program Universal Health Covarage (UHC), orang sakit semakin banyak. “Harusnya, dengan dua program tersebut, masyarakat harus menjaga pola hidup sehat, agar terhindar dari berbagai penyakit,” katanya.
Hak atas rasa aman, lanjut Bahrumsyah, program pemasangan CCTV harus menjawab persoalan keamanan dan ketentraman masyarakat, utamanya di daerah kantong-kantong kemiskinan serta di daerah rawan tindakan kriminalitas. “Hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan,” katanya.
Hak atas pekerjaan, kata Bahrumsyah, harus dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan, khususnya kepada masyarakat putus sekolah. “Pelatihan diberikan, agar masyarakat tersebut dapat pekerjaan dan bias bekerja secara mandiri,” ujarnya.
Di ketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). (sat)

