Medan

Reinhart Anindhita: Perumahan Wajib Dilengkapi Sarpras P2K

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, menegaskan perumahan wajib dilengkapi sarana dan prasarana (Sarpras) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (P2K).

Reinhart Anindhita menegaskan, perumahan wajib dilengkapi Sarpras P2K itu disampaikannya pada Sosialisasi ke XI Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Jalan Kayu Putih No. 42, Lingkungan XI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (21/11/2026).

Hadir saat itu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Deli Halimah, Kepala Puskesmas Titipapan dr. Erfiyani, mewakili Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kota Medan Maranto, mewakili Dinas Lingkungan Hidup Hendra Harahap dan mewakili BPBD Kota Medan, Gusrin Sudirja serta ratusan masyarakat.

Saran dan prasarana itu, kata Reinhart, pada permukiman yang tertata sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab pemilik dan/atau pengguna. “Sedangkan kelengkapan sarana dan prasarana P2K pada permukiman yang tidak tertata sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda).

Bendahara Fraksi PSI DPRD Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, gelar Sosper ke XI TA 2026 di Medan Deli 1
Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, menggelar Sosialisasi ke XI Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Jalan Kayu Putih No. 42, Lingkungan XI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (21/11/2026). (foto/dok)

Pencegahan kebakaran, sebut Reinhart, adalah berbagai kegiatan proteksi terhadaр bahaya kebakaran. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.

Sedangkan penanggulangan kebakaran, sambung legislator dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung itu, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.

“Upaya itu meliputi lokalisir penjalaran api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat kebakaran,” kata anggota Komisi I itu.

Pada Bab VIII Pasal 24, tambah Reinhart, diatur tentang larangan. Di mana, setiap setiap orang dan/atau badan dilarang memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran dan non kebakaran, mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/tandon air kebakaran serta mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam kebakaran.

Kemudian, merusak peralatan pemadam kebakaran, melakukan tindakan yang menghalangi dan/atau menghambat kelancaran proses pemadaman kebakaran dan penyelamatan, menghalangi dan/atau mempersulit akses jalan yang dilalui oleh mobil pemadam kebakaran serta membakar sampah dan/atau lahan dan/atau barang-barang lainnya secara sengaja.

Bendahara Fraksi PSI DPRD Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, foto bersama usai gelaran Sosper ke XI TA 2026 di Medan Deli
Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Reinhart Jeremy Anindhita, foto bersama usai menggelar Sosialisasi ke XI Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Jalan Kayu Putih No. 42, Lingkungan XI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (21/11/2026). (foto/dok)

Sedangkan pada Bab XII Pasal 28 diatur ketentuan pidana. “Di dalam Perda disebutkan setiap orang dan/atau badan melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),” sebutnya.

Sementara mewakili BPBD Kota Medan, Gusrin Sudirja, menyampaikan pihaknya hanya menyediakan bantuan sembako jika terjadi kebakaran di perumahan, bukan bantuan material. “Kecuali jika terjadi bencana angin puting beliung, BPBD selain memberikan bantuan logistik, juga bantuan material. Khusus kebakaran, arahnya ke Dinas Sosial,” katanya.

Gusrin menyambut baik sosialisasi Perda Nomor 6 tahun 2025. Menurutnya, forum tersebut memberi pemahaman kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, agar dapat meminimalisir terjadinya kebakaran. “Kalau bisa, jangan terjadi bencana kebakaran di rumah kita,” ujarnya.

Di ketahui, Perda Nomor 6 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang ditandatangani Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari 13 Bab dan 29 Pasal. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *