Anggota DPRD Medan Fraksi HPP, Abdul Rani
Medan

Denda Keterlambatan Urus Akta Lahir Wujud Tertib Administrasi & Database Kependudukan

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani, menegaskan pemberlakukan denda keterlambatan mengurus akta lahir merupakan wujud tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan.

“Jadi, sanksi administrasi secara filosofi hanya mengedepankan efek jera, bukan untuk menggali PAD. Denda itu agar tertib administrasi dan terbangunnya database kependudukan,” kata Abdul Rani kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Selasa (5/1/2021).

Disamping itu, katanya, Perda Administrasi Kependudukan yang telah disahkan, 30 Desember 2020 lalu, bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi kependudukan serta meningkatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pengembangan Siak (sistem informasi administrasi kependudukan) kepada masyarakat.

Perda tersebut juga termaktub dalam UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

“Justru saat pembahasan Raperda denda sebesar Rp100 ribu tersebut sangat sudah maksimal. Tidak boleh dikurangi, dan kalau bisa ditambah lagi jumlahnya. Malah kita juga mengusulkan denda ratusan juta rupiah bagi yang memalsukan data kependudukan,” kata politisi PPP ini.

Dikatakan, administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik.

Selain itu, tambah Rani, juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

“Atas dasar peraturan tersebut, maka Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan tidak sesuai lagi,” katanya. (insp01)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *