Inspirasinew – Medan, Beberapa waktu lalu, Walikota Medan melakukan pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan harapan ada perubahan dan peningkatan kinerja, khusunya terkait dengan infrastruktur baik jalan, maupun drainase.
Namun, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP), Hendra DS, menilai tidak ada perbaikan signifikan terhadap infrastruktur di Kota Medan.
“Perbaikan jalan yang dilakukan saat ini tidak signifikan dan tidak berdasarkan skala prioritas,” sebut Hendra DS kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Senin (14/10/2019) menanggapi banyaknya jalan rusak yang belum mendapatkan perbaikan.
Pergantian di jajaran PU Kota Medan, sebut Hendra, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja. “Ternyata, sekarang lebih parah. Bahkan, saya mendengar proyek disana seperti drainase dan lainnya masih dimonopoli oleh oknum tertentu dan seperti dilegalkan oleh pihak tertentu,” sebutnya.
Terkait banyaknya galian setelah jalan diaspal, Hendra, menyebutkan hal itu terjadi akibat kurang adanya koordinasi antara Pemko dengan instansi terkait, seperti PLN, PDAM dan lainnya.
“Harusnya ada MoU terkait hal itu. Itu akan kita dorong agar Kota Medan jangan “kupak-kapik” akibat pemasangan instalasi lain. Banyak instansi yang tidak menutup hasil galiannya setelah selesai pemasangan pipa atau kabel di jalan.
Kurangnya koordinasi dan perencanaan terhadap pembangunan di Kota Medan merupakan penyebab tumpang tindihnya pekerjaan. Jalan yang sudah diaspal, dikorek lagi untuk penanaman instalasi milik instansi lainnya,” ungkapnya.
Seharusnya, tambah Hendra, Pemko mengawasi dan memastikan para pemborong kembali memperbaiki jalanan yang sudah dikoreknya seperti sediakala. (insp01)