Inspirasinews – Medan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir, mengapresiasi atas pengucuran dana kelurahan se-Kota Medan. Dia mengingatkan dana sebesar Rp700 juta/kelurahan tersebut jangan sampai menjadi kasus hukum di kemudian hari.
“Kita perlu mengingatkan, jangan sampai anggaran yang diamanahkan nantinya malah menjadi kasus hukum,” kata Nasir dalam rapat pembahasan R-APBD Kota Medan TA 2020 bersama Camat se-Kota Medan, Minggu (25/8/2019).
Diketahui, anggaran 700 juta untuk setiap kelurahan itu sekitar 60 persen untuk fisik dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat.
“Kenapa kami sangat mewanti-wanti penggunaan anggaran ini, karena pihak kelurahan diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan dana tersebut,” katanya.
Nasir juga mengingatkan dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran. “Kita juga mengingatkan pembangunan fisik jangan sampai terjadi klaim pelaporan antara dana kelurahan dan pekerjaan fisik dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Karenanya, Nasir, meminta pihak kecamatan untuk terus memantau dan bersinergi dengan kelurahan agar tidak terjadi penyimpangan dana tersebut. “Yang paling penting harus ada teansparansi dan dipublikasikan dimana proyek itu dilaksanakan,” katanya.
Nasir juga berharap, dengan adanya bantuan kelurahan ini, pihak kelurahan lebih cepat merspon permasalahan, seperti sanitasi, drainase dan air limbah warga hingga ke lorong. (insp01)