Medan

FPKS Minta Kepastian Hukum Pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) minta kepastian hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan. Sebab, Ranperda tersebut sebelumnya telah diajukan, namun terjadi perubahan.

FPKS minta kepastian hukum pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan dalam jawabannya atas tanggapan Wali Kota Medan terhadap perubahan Perda Sistem Kesehatan yang disampaikan, Rajudin Sagala, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

“Sebelumnya telah dilaksanakan paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026 terkait perubahan Ranperda, namun terjadi perubahan substansi sehingga proses pengusulan harus diulang dari awal. Kami mengingatkan, agar persoalan ini tidak muncul masalah administratif maupun hukum di kemudian hari,” katanya.

Begitupun, kata Rajudin, FPKS meminta Pemkot Medan untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan dari Puskesmas ke rumah sakit. “Masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan mendapatkan rujukan, padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan,” katanya.

Fraksi PKS, sebut Rajudin, juga mendorong penguatan program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif dan berkelanjutan. “Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus mengutamakan pencegahan penyakit,” katanya.

Dalam pelayanan UHC, sambung Rajudin, Fraksi PKS meminta Pemkot Medan untuk memastikan persoalan administrasi tidak menghalangi masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Sebab, masyarakat khususnya pasien BPJS kerap ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kendati telah dijamin program berobat gratis.

Kemudian, tambah Rajudin, mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit.

Terakhir, lanjut Rajudin, Fraksi PKS meminta pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Pemkot Medan tidak boleh lagi membiarkan sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien,” tegasnya. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *