Inspirasinews – Medan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Abdul Rani, mengingatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan agar selektif menentukan penerima bantuan bedah rumah.
“Penggunaan anggaran Rp15 miliar untuk program bedah rumah itu harus transparan dan tepat sasaran. Program bedah rumah ini jangan disalahgunakan,” harap Rani kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).
Rani meminta sekaligus mengimbau semua elemen masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran bedah rumah. “Jangan sampai ada oknum yang menjadi agen mengaku bisa memfasilitasi supaya dapat bedah rumah. Akhirnya untuk mengharapkan imbalan,” ujarnya.
Karenanya, Rani, meminta Dinas PKPPR supaya melakukan seleksi dengan benar siapa yang paling layak menerima sesuai kriteria yang ditentukan, karena dikhawatirkan ada oknum yang “bermain” demi kepentingan pribadi.
“Kita minta supaya diusut realisasi penggunaan anggaran bedah rumah sebelumnya. Begitu juga anggaran yang mau berjalan TA 2019 supaya diawasi dengan benar,” tegasnya.
Sebelumnya Kadis PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar, usai rapat pembahasan P-APBD Kota Medan TA 2019, mengatakan alokasi anggaran bedah rumah di Kota Medan saat ini mengalami penurunan. Sebelumnya dialokasikan di APBD TA 2019 Pemko Medan sebesar Rp24 miliar, namun setelah Perubahan APBD TA 2019 mengalami penurunan menjadi Rp15 miliar.
Jumlah anggaran Rp15 miliar itu diperuntulkan sekitar 450 hingga 500 unit rumah. “Hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran tersebut masih nihil,” katanya.
Alasan menurunnya anggaran, menurut Benny, karena jumlah pemohon hingga saat ini masih 330 unit, sedangkan pelaksanaan tahun ini menunggu P-APBD.
Benny mengakui, pihaknya masih terus melakukan verifikasi calon penerima bantuan sesuai kriteria yang ditentukan. “Kita (PKPPR, red) tetap menerima permohonan. Kendati permohonan itu masuk diakhir tahun 2019, namun dapat diakomodir dan dilaksanakan pada tahun 2020,” katanya. (Insp01)