Pemko Medan akan Buat Mall Pelayanan Publik

Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, mengatakan ke depan Pemko Medan akan membuat Mall Pelayanan Publik, namun terlebih dahulu harus dibangun sistem di dalamnya.

“Untuk apa fisiknya bagus, kalau prosedurnya belum singkat dan biaya pengurusannya tidak transparan,” kata Bobby Nasution pada pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Medan, Kamis (6/5/2021) yang di tandai dengan penandatanganan Ikrar Perjanjian Zona Integritas beberapa pimpinan OPD.

Bobby mengingatkan, pencanangan dan pembangunan zona integritas bukan hanya untuk penilaian, namun adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. 

“Yang harus kita capai adalah peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN,” ucapnya.

Bobby meminta, antar OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang singkat, tepat dan memuaskan masyarakat. “Harus ada sinkronisasi lamanya waktu pengurusan di kecamatan maupun dinas,” katanya.

Teknologi komunikasi, sebut Bobby, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan. “Mari kita berikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan memuaskan. Jangan lakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku,” tegas Bobby.

Tujuan reformasi birokrasi, sambung Bobby, di antaranya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, pemerintahan efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. “Bila ini tercapai, yakinlah tingkat kepuasan publik pada Pemko akan baik,” katanya.

Sebelumnya Plt Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, menyampaikan tahapan dari pembangunan zona integritas ini meliputi pencanangan, pengusulan serta penilaian dari pemerintah pusat. 

Pencanangan zona integritas disaksikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB, Ronald Andrea Annas serta dan Asisten Ombudsman RI, Dearma Sinaga, secara daring. (insp01)