Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) harus punya data mutakhir kondisi drainase dan sungai-sungai besar di Kota Medan. Hal ini penting, agar penanganan banjir dapat menyentuh akar persoalan.
Rico Waas menyatakan, Dinas SDABMBK harus punya data mutakhir kondisi drainase itu saat memimpin Raker Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan tahun 2026 Dalam Rangka Peningkatan Ketangguhan Bencana, Pengendalian Banjir dan Kesiapsiagaan Kota di Balai Kota Medan, Rabu (14/1/2026).
“Tanpa data dan pemetaan akurat, upaya pengendalian banjir hanya akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan. Memang, drainase perlu dibenahi, itu saya setuju. Saya ingin kita bicara solusi paling jitu. Bukan sekadar perawatan atau pengurangan dampak, melainkan benar-benar langkah menyelesaikan masalah banjir,” tegasnya.
Perencanaan program penanganan banjir selama ini, menurut Rico Waas, masih bersifat parsial dan belum cukup kuat untuk menghadapi banjir besar. “OPD terkait harus berani menentukan satu strategi utama untuk menjadi pegangan bersama, agar arah kebijakan penanganan banjir dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Normalisasi dan pelebaran sungai, kata Rico Waas, harus menjadi solusi utama dan paling strategis dalam penanganan banjir di Kota Medan. Selama puluhan tahun sungai-sungai besar, seperti Sungai Deli, Babura, Belawan dan Bedera belum dinormalisasi selama puluhan tahun.
“Bahkan, berdasarkan laporan ada sungai terakhir kali dinormalisasi pada tahun 2000. Sudah 25 tahun tidak dinormalisasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Kalau kita tidak bertindak maksimal, banjir akan terus berulang,” katanya.
Selain itu, sebut Rico Waas, pelebaran sungai sebagai solusi realistis dan terbukti efektif. Dia mencontohkan pengalamannya tinggal di Jakarta, pelebaran dan penataan Sungai Ciliwung mampu menekan banjir secara signifikan.
Saat ini, sambung Rico Waas, daya tampung sungai di Medan sudah tidak sebanding dengan volume air akibat alih fungsi lahan dan tingginya curah hujan di wilayah hulu. “Banjir ini bisa diprediksi alurnya. Dari hulu sampai Medan Utara, semuanya terakumulasi di sungai-sungai besar. Kalau tidak di perbesar dan dinormalisasi, air pasti meluap,” katanya.
Banjir, tambah Rico Waas, bukan hanya persoalan genangan air, tetapi berdampak langsung pada kelumpuhan ekonomi kota. Banjir di Medan sebagai ibu kota provinsi akan menimbulkan efek domino ke wilayah sekitarnya. “Ini soal urgensi. Kalau Medan lumpuh, daerah sekitar juga akan terdampak,” katanya.
Selain solusi fisik, Rico Waas, mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pengendalian banjir dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). “Contohnya sistem pengelolaan air di negara-negara maju, seperti Belanda. Kebijakan yang diambil harus berbasis riset, bukan bersifat tambal sulam. Kalau kita kerjakan, kerjakan sekali tapi maksimal. Jangan setengah-setengah,” tegasnya lagi.
Sementara Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menyoroti keberadaan bangunan di bantaran sungai yang menjadi penghambat utama normalisasi. Ia menegaskan, secara aturan, sempadan sungai di kiri dan kanan badan sungai harus steril.
Zakiyuddin juga menyoroti praktik penutupan parit oleh pedagang serta pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang. (sat)