Inspirasinews – Belawan, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Saipul Bahri, menegaskan aspirasi masyarakat harus di perjuangkan atas penimbunan paluh atau anak sungai di Kawasan Belawan.
Saipul Bahri menegaskan, aspirasi masyarakat harus di perjuangkan itu disampaikannya kepada wartawan di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak) lintas komisi ke Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) di Belawan, Senin (7/7/2025).
Sidak di lakukan Komisi I bersama Komisi IV DPRD Kota Medan. Dalam Sidak itu, DPRD menemukan anak sungai atau paluh sudah ditimbun.
Saipul Bahri membenarkan, kawasan itu dulunya anak sungai yang menjadi lintasan para nelayan mencari ikan ke laut.
“Saya warga lokal dan saya tahu betul, kawasan ini dulunya memang anak sungai. Waktu saya kecil dulu, kawasan ini tempat kami menangkul atau mencari kepiting,” ungkap Saipul Bahri.
Politisi Fraksi NasDem itu menyayangkan kawasan itu sudah ditimbun. Parahnya lagi, tambah Saipul, berdasarkan keterangan warga, ada tambak warga yang ikut ditimbun. “Bagaimanapun, kita harus memperjuangkan hak-hak warga tersebut dan harus kembali kepada warga,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Saipul Bahri, Komisi I dan Komisi IV DPRD Medan sudah menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak sungai yang sudah ditimbun. “Tidak hanya DPRD Medan, tapi juga ada perwakilan dari Polres Belawan, Kejaksaan, BPN, Dinas Lingkungan Hidup ikut Sidak. Harusnya, masalah ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.
Sementara perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Hendar Harahap, membenarkan kawasan itu merupakan paluh yang kini sudah ditimbun. “Memang dulu ada Paluh di sini. Di sebelah sana, barulah kawasan hutan mangrove,” ungkapnya.
Sampai saat ini, tambah Hendar, pihaknya tidak mengetahui adanya kegiatan, seperti penimbunan paluh di dalam kawasan STTC tersebut. Tapi faktanya, sebagian paluh itu sudah ditimbun.
“Sampai saat ini, kegiatan penimbunan ini tidak ada terdaftar di DLH Kota Medan. Sebelumnya, kami gak tahu ada kegiatan di sini, karena gak bisa masuk ke dalam,” jelasnya.
Sayangnya, tidak ada perwakilan dari pihak STTC yang mengikuti Sidak lintas komisi DPRD Kota Medan bersama sejumlah OPD Kota Medan tersebut. (sat)