Inspirasinews – Medan, Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan diharapkan hadirkan perubahan nyata di masyarakat, bukan hanya sekadar menjadi regulasi semata.
Perda Sistem Kesehatan diharapkan hadirkan perubahan nyata disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam jawabannya terhadap penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (9/11/26).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para anggota DPRD Kota Medan serta segenap pimpinan OPD Pemkot Medan.
Penguatan infrastruktur kesehatan, kata Rico Waas, menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemkot Medan. Pembenahan sistem pelayanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan Puskesmas hingga peningkatan kapasitas rumah sakit daerah. “Langkah ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, berkualitas dan terjangkau,” katanya.
Saat ini, sebut Rico Waas, Pemkot Medan mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi 41 Puskesmas di seluruh wilayah Kota Medan. “Nantinya, Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat,” katanya.
Selain Puskesmas, sambung Rico Waas, Pemkot Medan juga akan menyempurnakan fungsi RSUD Dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. “Pembenahan kedua rumah sakit ini mencakup peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan alat medis, kompetensi tenaga kesehatan serta penyempurnaan sistem rujukan terintegrasi dengan seluruh Puskesmas,” sebutnya.
Pemkot Medan, tambah Rico Waas, mendukung arah pengaturan dalam Ranperda, terutama peralihan menuju sistem kesehatan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, kejelasan alur rujukan serta prioritas penanganan pasien darurat sebelum urusan administrasi.
Rico Waas berharap, dalam pembahasan Ranperda nantinya memasukkan tiga catatan penting untuk penyempurnaan materi pengaturan. Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 Puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. “Upaya ini akan didukung penyediaan anggaran, sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan, agar alokasi anggaran benar-benar mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien.dan berkelanjutan. “Dan ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak melanggar standar pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Di akhir jawabannya, Rico Waas, berharap melalui regulasi ini dapat terbangun sistem kesehatan lebih terintegrasi, merata, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (sat)