Inspirasinews – Medan, Pendapatan Sumatera Utara (Sumut) 2027 ditargetkan Rp12 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp432.814.350.878 (3,71%) di bandingkan tahun 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493. Peningkatan pendapatan tersebut terjadi di tengah penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan Sumut 2027 ditargetkan Rp12 triliun lebih tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).
Sementara belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp12.221.934.629.371 atau meningkat Rp543.318.806.210 (4,65%) dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp11.678.615.823.161.
Penyusunan KUA-PPAS APBD 2027, kata Timur, didasarkan pada sejumlah asumsi strategis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan.
Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan antara lain penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat,” jelas Timur.
Selain itu, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, antisipasi terhadap potensi gangguan seperti bencana, serta peningkatan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemprov Sumut juga akan mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif,” ungkap Timur.
Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi. Dengan demikian, APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat perwujudan visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2027. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama hingga menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan R-APBD Sumut 2027. (sat)