Inspirasinews – Medan, Legislator nilai Wali Kota Medan gagal majukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH).
Legislator nilai Wali Kota Medan gagal majukan BUMD disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, kepada wartawan di Medan, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan, Salomo, karena miris melihat kondisi BUMD Kota Medan yang tak kunjung mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap tahun, kata Salomo, BUMD Kota Medan tidak menunjukkan progres optimal. Hal itu berdampak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
“Bahkan, PUD Pembangunan dan PUD RPH mengalami krisis finansial. Wali Kota tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.
Krisis keuangan yang dialami PUD Pembangunan, sebut Salomo, sangat kronis. “Bayangkan, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” ketusnya.
Sama halnya dengan PUD RPH, Salomo, menilai operasional berjalan masih mengandalkan penyertaan modal dari Pemkot Medan setiap tahun. “Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” katanya.
Terkait PUD Pasar, Salomo, menilai capaian keuntungan yang dihasilkan tidak maksimal, yakni hanya Rp400 juta setahun dari 52 pasar tradisional yang dikelola. “Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Perkembangan BUMD, tegas Salomo, akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ke depannya. “Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra itu. (sat)