Inspirasinews – Gunungsitoli, Komisi D DPRD Sumut ikut Gubernur Sumut (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, berkantor di Nias selama 5 hari.
Komisi D DPRD Sumut ikut Bobby Nasution berkantor di Nias di ketahui saat tiba di Nias, Rabu (5/8/2026). Sebanyak tujuh anggota DPRD Sumut ikut mendampingi, di antaranya Ketua Komisi D Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Defri Noval Pasaribu.
Pada kunjungan kedua ini, Bobby, dijadwalkan meninjau sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan di RSUD Thomsen, kondisi jalan yang akan diperbaiki, sekolah, hingga bertemu langsung dengan masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD Sumut diaja untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Kehadiran anggota DPRD Sumut, menurut Bobby, merupakan bagian dari semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Bukan memboyong, tapi mereka ingin menemani saya. Kemarin mereka bertanya apa saja yang dilakukan selama berkantor di Kepulauan Nias. Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan. Makanya kita bawa mereka melihat bersama-sama. Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi,” kata Bobby.
Timbul Jaya Sibarani mengapresiasi langkah Bobby yang kembali berkantor di Kepulauan Nias. Menurutnya, program tersebut menjadi terobosan yang belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya.
“Ini gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami mengapresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui dan kami akan terus mendukung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Defri Noval Pasaribu menilai program berkantor di Nias menjadi cara pemerintah provinsi untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami langsung persoalan yang dihadapi daerah.
Menurut Defri, kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sektor lainnya dapat ditangani lebih cepat melalui pengambilan keputusan secara langsung.
“Ini model baru yang dilakukan gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi,” kata Defri.
Ia juga menilai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Defri menambahkan, DPRD Sumut akan terus mendukung program-program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat dari keluarga kurang mampu yang telah mulai diterapkan di sejumlah daerah.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara seiring membaiknya kondisi keuangan daerah. (sat)