Inspirasinews – Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) minta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan audit kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melibatkan apparat penegak hukum.
DPRD minta Pemkot Medan audit kinerja OPD pengelola PAD disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, saat membacakan rekomendasi DPRD terkait peningkatan PAD dan penertiban aset pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (24/8/2026).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, itu dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fakhrurrazi, para anggota DPRD Kota Medan serta segenap pimpinan OPD Pemkot Medan.
Pansus, kata Zulkarnaen, menemukan lima persoalan utama pengelolaan PAD, yakni belum berjalan optimalnya regulasi, kebocoran PAD di sejumlah sektor, buruknya tata kelola, tidak tercapainya target PAD serta belum sesuainya penerimaan daerah dengan potensi riil. “Potensi ekonomi Kota Medan sangat besar,” kata Zulkarnaen.
Dari hasil pembahasan dan investigasi, sebut Zulkarnaen, Pansus menemukan sejumlah persoalan, di antaranya ketidakpatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data dengan sistem pembayaran, persoalan pajak air tanah, belum optimalnya penerapan sistem pembayaran digital, pengelolaan parkir gedung perbelanjaan oleh pihak ketiga serta tidak sesuainya penggunaan basis pajak pada sejumlah usaha hiburan.
“DPRD juga menyoroti belum optimalnya retribusi persampahan. Pemkot harus memperbaiki pendataan wajib retribusi, mekanisme penagihan, penyetoran dan pengawasan guna mencegah kebocoran penerimaan,” pintanya.
Pemkot Medan juga, pinta Zulkarnaen, membenahi seluruh regulasi PAD, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan digitalisasi data wajib pajak, menetapkan target PAD 2027 secara jelas serta menerapkan pengawasan berbasis risiko. “Objek memiliki kinerja ekonomi besar dan risiko ketidakpatuhan tinggi harus mendapatkan prioritas pengawasan,” pintanya lagi. (sat)