Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahas percepatan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Hal ini dilakukan untuk memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu dapat rampung sesuai target pada tahun 2027.
Pemprov Sumut dan Kemenhub bahas percepatan pembangunan BRT Mebidang itu saat Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menerima kuunjungan Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (10/6/2026).
Turut hadir dalam pembahasan itu Kadis Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, Kadis Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Sumut Candra Dalimunte, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmat Hidayat Siregar, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sumut Ade Sofianita, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Haslantini Siregar, jajaran Kementerian Perhubungan, perwakilan World Bank serta undangan lainnya.
Pembahasan mencakup pembangunan fisik, kelembagaan, regulasi, hingga skema pembiayaan guna mendukung operasional transportasi publik modern di kawasan Mebidang.
“Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi dan ramah lingkungan,” ujar Sulaiman.
Terkait kelembagaan, Sulaiman, menyampaikan pada tahap awal pengelolaan PSN BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan Sumut.
Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi mendukung pengembangan program tersebut.
Sementara Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan (Mastran Project) menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan dari sisi pembangunan fisik, seperti halte dan jalur koridor.
Begitupun, menurut Danang, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait aspek kelembagaan, regulasi dan pembiayaan. Hal tersebut penting, mengingat operasional BRT Mebidang juga melibatkan sejumlah pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
Di ketahui, BRT Mebidang direncanakan mulai beroperasi tahun ini dengan menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok. Pada tahap awal operasional, BRT akan melayani 12 koridor. Sebanyak 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sedangkan dua koridor lainnya melayani kawasan Mebidang dan dikelola oleh Pemprov Sumut bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.
Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Dinas Perhubungan Sumut optimistis kehadiran BRT dapat membantu mengatasi berbagai persoalan transportasi di kawasan Mebidang. (sat)