Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, harap partisipasi perempuan di ruang publik terus meningkat. Sebab, keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi pengambilan Keputusan masih rendah.
Bobby Nasution harap partisipasi perempuan di ruang publik terus meningkat itu dalam sambutannya seminar bertajuk “Saatnya Perempuan Bicara” diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) dalam rangka peringatan Hari Kartini melalui di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (24/4/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan komunitas perempuan.
Bobby mengatakan, masih ada kabupaten/kota di Sumut belum memiliki perwakilan perempuan di lembaga legislatif. “Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu Ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil,” jelasnya.
Saat ini, kata Bobby, hanya Kabupaten Labuhanbatu di pimpin kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa daerah terdapat wakil kepala daerah perempuan. Melalui kegiatan seminar ini, Bobby
“Jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,7 juta jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau 49%. Dari jumlah itu, 5,8 juta berada dalam usia produktif. Ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan di Sumut,” sebutnya.
Selain itu, Bobby, juga menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, di perlukan “jembatan” agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.
Bobby berharap, melalui seminar dan pelatihan berkelanjutan, akan lahir tokoh-tokoh perempuan yang mampu berkiprah hingga ke tingkat nasional. “Makanya saya menekankan agar keterlibatan perempuan di ruang publik dan rumah tangga masih banyak belum selaras, dan seakan ada pembatas antara kedua peran tersebut. Ini yang perlu kita pecahkan dan tidak perlu takut, sehingga seorang perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, sekaligus beraktivitas di ruang publik,” ungkapnya.
Sementara Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan sepanjang tahun 2025 tercatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan jumlah korban mencapai 37.372 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 ribu korban adalah perempuan.
“Angka ini naik cukup signifikan, tetapi ini sebagai pertanda bahwa sosialisasi kita kepada perempuan untuk berani bicara ketika mengalami kekerasan mulai membuahkan hasil. Namun, ini tidak bisa dianggap enteng,” kata Arifah.
Ia menegaskan, peningkatan angka laporan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan. “Forum seperti seminar ini menjadi salah satu upaya pencegahan, dengan mengajak masyarakat memperkuat diri dari potensi kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya, generasi mendatang semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya. (sat)