Guru PAI di Kota Medan mengadu ke DPRD Kota Medan
Medan

Menangis ke Dewan, 6 Bulan Guru PAI di Medan Belum Terima Dana Sertifikasi

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Enam (6) bulan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Medan belum terima dana sertifikasi.

Enam (6) bulan guru PAI di Medan belum terima dana sertifikasi itu terungkap dalam pengaduan guru PAI ke DPRD Kota Medan, Senin (18/9/2023). Beberapa guru sambil menangis mengutarakan permasalahan yang dialami.

Kehadiran puluhan guru PAI dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan itu diterima anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dhiyaul Hayati.

Menurut para guru berstatus ASN PPPK itu belum mendapatkan haknya sejak bulan April hingga September. Ketika persoalan itu ditanyakan ke Kemenag Medan, jawaban yang diterima dananya tidak ada.

“Para guru PAI ini curhat, sudah sejak bulan April hingga September ini belum menerima tunjangan sertifikasi. Sementara di bulan Januari, Februari dan Maret sudah mereka terima,” ujar Dhiyaul.

Dhiyaul mengaku, prihatin atas permasalahan para guru PAI di SD dan SMP yang sudah inpassing atau penyetaraan ke PNS tersebut, namun tidak mendapatkan hak-haknya.

“Kiranya pemerintah pusat dapat membayarkan sertifikasi guru PPPK setaip bulannya tepat waktu. Karena ini sangat mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai tenaga pendidik. Bagaimana para guru ini bisa fokus mengajar, jika ekonomi mereka pun kurang. Tunjangan sertifikasi ini kan gunanya menyejahterakan guru agar dalam mendidik siswa menjadi lebih kompeten,” ungkap Dhiyaul.

Guru PAI, kata Dhiyaul, memiliki peran penting sebagai garda terdepan setelah orang tua dalam pendidikan keagamaan bagi anak-anak. “Apalagi, sekarang ini banyak pergaulan pelajar menyalah, terlibat dalam tindak pidana, prostitusi, geng motor dan tawuran. Salah satu penyebabnya, karena kurangnya mendapat pendidikan kegamaan,” kata Dhiyaul.

Dhiyaul berharap, masalah tertunggaknya tunjangan sertifikasi guru PAI PPPK dapat terselesaikan. “Jika memang anggaran selaku terkendala dari Kemenag pusat, lebih baik anggaran tunjangan sertifikasi dialihkan ke Dinas Pendidikan,” saran Dhiyaul. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *