Inspirasinews – Medan, Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, Aminudin, menyampaikan Perumda Tirtanadi dan Bank Sumut jadi pilot project implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).
Tirtanadi dan Bank Sumut jadi pilot project implementasi SMAP itu disampaikan, Aminudin, pada Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Implementasi SMAP Secara Digital di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (24/5/2023).
Aminudin menyampaikan, pihaknya mengeluarkan panduan cegah korupsi (Pancek) di sektor usaha, di antaranya ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan respons. Namun, semua tindakan ini harus di awali dengan komitmen.
“Kami mendorong seluruh insan korporasi ketika melihat adanya dugaan tindak korupsi di wilayah mereka bekerja ikut bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Aminudin.
Aminudin menganalogikan, tindakan respons yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. “Seperti saat naik kapal di tengah samudera. Ada seorang penumpang melubangi kapal, tentu kita akan berusaha untuk menghentikannya. Kalau dibiarkan kapal bocor dan tenggelam, yang rugi semua yang ada di kapal itu. Begitu pula di satu perusahaan,” jelas Aminudin.
Tahapan yang paling penting, sebut Aminudin, adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan hingga pegawai dari korporasi tersebut. Komitmen tersebut harus didiseminasikan ke semua mitra kerja.
“Jangan sampai nanti mitra kerja mengiming-imingi dan menawarkan hal menggiurkan. Sayangnya, komitmen itu di hati tidak bisa kita nilai. Yang bisa kami lakukan adalah membangun sistem, mudah-mudahan bisa menjaga komitmen itu,” katanya.
Setelah komitmen berjalan, sambung Aminudin, maka selanjutnya melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi area risiko korupsi dan di lanjutkan pelaksanaan uji tuntas klausul anti korupsi.
“Setelah itu lakukan evaluasi dengan melakukan pengecekan kembali tahapan yang di lakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Baru masuk ke perbaikan, langkah perbaikan yang bisa di lakukan adalah pemberian sanksi dan penghargan,” katanya.
Aminudin meminta, Pemprov Sumut untuk terus melakukan internalisasi nilai-nilai integritas di dalam perusahaan daerah, hingga menjadi budaya kerja.
Sementara Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), mengatakan Pemprov Sumut memiliki 7 BUMD di antaranya PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara (PPSU), PT Dhirga Surya, PT Perkebunan Sumatera Utara dan PT Penjaminan Kredit Daerah Sumut.
BUMD ini, harap Ijeck, labanya bisa terus naik dan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD. “Kami sangat senang dengan kehadiran KPK menyosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi melalui implementasi SMAP secara digital. Di pemerintahan, pembangunan itu juga di lakukan dari kontribusi PAD yang di hasilkan dari BUMD,” katanya.
Ijeck berharap, diskusi bisa menjadi terbuka. “Jajaran direksi dan komisaris bisa mendengarkan, menerima masukan bagaimana strategi dan cara agar perusahaan daerah bisa untung, labanya naik dan bisa secara signifikan berkontribusi meningkatkan PAD,” katanya. (sat)