Inspirasinews – Medan, Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) berharap sekaligus meminta Pemko Medan dapat menambah 200 ribu peserta BPJS gratis bagi masyarakat yang terkena terdampak pandemi Covid-19.
“Program ini harus mendapat perhatian serius, karena menyangkut hidup masyarakat miskin. Pengelolaannya harus lebih profesional,” kata Fraksi NasDem dalam pemandangan umumnya terhadap nota pengantar Pjs Walikota atas R-APBD 2021 yang disampaikan, T. Edriansyah Rendy, dalam sidang paripurna dewan, Selasa, (3/11/2020).
Fraksi NasDem juga meminta agar Pemerintah Kota Medan lebih memperhatikan RS Pirngadi sebagai salah satu rumah sakit rujukan daerah dalam penanganan Covid-19.
“Ini untuk mengoptimalkan pelayanan dan penambahan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti PCR dan fasilitas lainnya dan memaksimalkan pemakaian fasilitas preventif dan pemasangan helver filter,” kata Rendy.
Selain itu, Fraksi NasDem meminta Dinas Kesehatan Kota Medan agar segera mengevaluasi provider BPJS yang melanggar aturan, seperti belum adanya UKL/UPL atau AMDAL.
Fraksi NasDem juga menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Saat musim hujan, parit masih bermasalah dengan genangan air, karena selalu meluap ke jalan dan tergenang, sehingga menganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya.
“Anggaran untuk pembangunan sistem drainase perkotaan pada R- APBD 2021 sebesar Rp101,4 miliar lebih dan itu cukup besar. Kiranya Pemko Medan membuat rencana pembangunan yang lebih akurat, sehingga setiap saluran drainase dari saluran primer, sekunder hingga menuju aliran sungai di Kota Medan benar-benar terkoneksi,”” pinta Rendy.
Hal lainnya, Fraksi NasDem menilai anggaran sebesar Rp17,8 miliar untuk program peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh di Kota Medan dengan sasaran rumah tidak layak huni pada Dinas PKPPR terlalu minim. Apalagi, pandemi Covid-19 banyak masyarakat tidak mampu sulit membenahi rumah tempat tinggalnya.
Disisi lain, Fraksi NasDem, menilai target pendapatan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan sebesar Rp30,4 miliar lebih terlalu kecil dibanding kondisi lapangan.
“Dishub harus segera melakukan penataan lokasi parkir tepi jalan dan mengkaji ulang target dari lokasi parkir untuk maksimalkan potensi PAD dari retribusi parkir. (insp01)