Inspirasinews – Medan, Pemerintah Kota Medan terus melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melibatkan instansi lintas sektoral dan Forkopimda. Anehnya, DPRD Kota Medan selaku mitra kerja tidak dilibatkan.
“Terus terang kita kecewa. Seharusnya, Pemko melibatkan kita (DPRD, red), utamanya Komisi II yang membidangi kesehatan,” sebut anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, SH kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/3/2020).
Apalagi, kata Dodi, dikabarkan Plt Walikota Medan menyatakan menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penanggulangan Covid-19 ini. “Nah, ini dari mana anggarannya, kemana peruntukkannya. Ini kan harus jelas,” tanya Dodi.
Memang, sebut Dodi, kasus Covid-19 ini situasinya bisa dikatakan darurat. “Walaupun darurat, setidaknya ada koordinasi dengan DPRD, utamanya soal anggaran. DPRD juga tahu dari mana anggarannya dan kemana saja dialokasikan,” sebutnya.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, sudah seharusnya Pemko Medan melibatkan DPRD dalam penanggulangan Covid-19 ini, agar anggota DPRD bisa menyampaikan kepada konstituennya tentang tata cara menghindari penyebaran wabah Covid-19 ini sesuai protokoler kesehatan.
“Memang kami (anggota DPRD) masing-masing sudah melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing Dapil. Tapi, ini bukan dari Pemko melainkan merupakan tanggungjawab moril masing-masing anggota dewan, karena memang Covid-19 ini merupakan masalah bersama dan harus ditanggulangi secara bersama pula,” ungkap politisi asal Dapil IV ini.
Terkait anjuran Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat dan para pekerja harian yang terkena dampak Covid-19, Dodi, meminta Pemko Medan agar Pemerintah Kota Medan agar transparan.
“Sistem pendataan warga harus melibatkan para Camat, Lurah hingga Kepala Lingkungan (Kepling). Kita tidak ingin adanya bantuan ini menimbulkan gejolak seperti dalam penyaluran bantuan yang selama ini sudah berjalan, seperti BLT dan Raskin,” katanya.
Harus disadari, tambah Dodi, akibat persoalan Covid-19 ini masyarakat merasakan dampak ekonominya. “Makanya, Walikota harus benar-benar jeli mendata warganya. Kami (DPRD) siap diajak untuk bekerjasama dalam melakukan pendataan,” pungkasnya. (insp01)
