Inspirasinews – Medan, Persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan banjir masih mendominasi keluhan warga Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
Keluhan itu terungkap dalam Reses Masa Sidang Ketiga Tahun ke II TA 2021 yang di laksanakan anggota DPRD Kota Medan, Sudari, dalam dua sesi secara bergantian di Jalan Kebun Lada, Lingkungan II dan III, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (10/5/2021).
Pada sesi pertama di Lingkungan II, Hj Rizkia, mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan BPJS gratis. “Dulu kami bayar sendiri, karena tercatat sebagai peserta BPJS Mandiri. Karena tidak sanggup lagi membayar, akhirnya kami menunggak. Tolonglah Pak, bagaimana kami bisa masuk sebagai peserta BPJS gratis,” tanya Rizkia.
Selain itu, Rizkia, juga mengeluhkan kondisi banjir yang kerap melanda wilayahnya setiap turun hujan, akibat banyaknya sampah menumpuk di saluran drainase. “Drainase di daerah kami isinya sampah melulu. Akibatnya, banjir selalu terjadi saat turun hujan, karena air tidak mengalir dan drainase tidak mampu menampung debit air,” katanya.
Senada dengan itu, Rohana, mempertanyakan cara bisa masuk sebagai peserta penerima mendapatkan PKH. Sebab, katanya, warga di Lingkungan II masih banyak yang kurang mampu.
Sedangkan, Muriati, mengaku selama 15 tahun tempat tinggalnya tidak pernah mengalami banjir. Namun, sejak berdirinya perusahaan besar di daerah itu, sepertinya daerah tempat tinggalnya menjadi langganan banjir. “Saya sudah 20 tahun tinggal di daerah itu dan selama 15 tahun tidak pernah banjir. Tapi, sejak Musimas berdiri, daerah kami selalu banjir,” sebutnya.
Keluhan yang sama juga terungkap pasa sesi kedua pelaksanaan Reses di Jalan Kebun Lada, Lingkungan III.
Mendengar semua aspirasi yang muncul, Sudari, mengatakan salah satu dari 5 program prioritas Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota, Aulia Rachman, adalah bidang kesehatan.
Untuk bidang kesehatan ini, sebut Wakil Ketua Komisi II ini, Pemko Medan akan melaunching program Universal Healt Coverage (UHC). “Kalau tidak ada halangan, program ini akan diluncurkan pada bulan Agustus tahun ini. Pada program ini nantinya, setiap warga Kota Medan akan ditanggung kesehatannya di Kelas III,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini menyebutkan, saat ini ada sekitar sekitar 350 ribu warga Kota Medan peserta BPJS Mandiri menunggak pembayaran. “Pemko Medan akan berupaya mengcover semua ini melalui program yang akan diluncurkan nanti. Setelah kami hitung-hitung, butuh anggaran sekitar Rp180 miliar untuk ini. Nanti akan kita masukan ke dalam P-APBD 2021,” sebutnya.
Terkait banjir, Sudari, mengatakan akan menyampaikan kepada OPD terkait di Pemko Medan agar persoalan ini bisa segera teratasi. Sebab, katanya, program prioritas Pemko Medan lainnya adalah “Medan Tajir” (Medan Tanpa Banjir). “Ini akan kita sampaikan kepada OPD terkait agar segera bisa diatasi. Tapi, yang terpenting saat ini adalah perbaikan Jalan Pancing I dan Jalan Rawe VII akan dikerjakan pada tahun ini,” katanya.
Sudari mengaku, semua aspirasi yang muncul menjadi masukan kepada dewan untuk disampaikan kepada Pemko Medan melalui sidang paripurna guna di tindaklanjuti menjadi program pembangunan. “Inilah gunanya Reses. Bapak-Ibu bisa menyampaikan segala unek-unek terkait pembangunan yang sedang, saat dan akan di lakukan Pemko Medan,” ujarnya.
Sedangkan Koordinator PKH Medan Labuhan, Jumianto, memaparkan 14 kriteria yang masuk ke dalam PKH. “Untuk mendapatkan PKH, harus masuk ke DTKS. Kami hanya menerima data yang sudah jadi dari pusat,” katanya.
Sebelumnya mewakili Lurah Kelurahan Besar, Juliansyah, mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena ada sanksi pidananya sebagaiman tertuang dalam Perda Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan.
“Sekarang ini pengelolaan persampahan sudah dilimpahkan ke kecamatan. Jadi, mari kita sama-sama menjaga kebersihan wilayah kita untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ajak Juliansyah seraya mengingatkan dan mebyimbau masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan 5M. (insp01)