Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, meminta pemerintah kabupaten/kota fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya masing-masing.
Permintaan itu disampaikan, Gubsu, ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut Tahun 2022, Kamis (8/4/2021).
Pandemi Covid-19, kata Gubsu, telah mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” ujar Gubsu.
Langkah pemulihan di maksud, lanjut Gubsu, dapat dij alankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) di manfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Gubsu.
Namun begitu, Gubsu, tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat, beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Selain itu, Gubsu, juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil bila di bandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%).
Kemudian juga melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi di antaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani, menyebutkan ada 11 perencanaan pembangunan yang diusulkan Provinsi Sumut diakomodir pemerintah pusat, di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Seimangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, berharap Pemerintah Provinsi bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan aspirasi dari rakyat. (insp01)
Jumat, Juli 04, 2025
