Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengatakan untuk mewujudkan visi misi Sumut Bermartabat, di butuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, profesional, berdaya saing dan berintegritas serta bermoral. Tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual.
“Tujuan pembangunan yang di jalankan pemerintah provinsi dapat terlaksana, jika aparatur memiliki kompetensi, kemauan dan kesungguhan serta rasa tanggung jawab,” kata Gubsu ketika membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota dan OPD Pemprov Sumut serta Forum Perangkat Daerah tahun 2021 di Aula Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Nomor 1 Medan, Kamis (18/3/2021).
Karenanya, Gubsu, mengharapkan Rakor dapat menghasilkan program Diklat yang sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan masing-masing daerah dan perangkat daerah, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Peningkatan kompetensi ASN ini, kata Gubsu, merupakan tugas pokok bagi BPSDM Sumut guna memberikan pelatihan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggung jawaban, khususnya menyelaraskan visi misi Pemerintah Pusat dengan provinsi dan daerah.
“Di mana sinkronisasinya? Itulah dia visi misi yang kemudian masuk ke buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kemudian dijabarkan secara teknis setiap kegiatan,” jelas Gubsu.
Gubsu mengatakan, banyak bidang pelatihan yang harus di siapkan dan diberikan oleh BPSDM kepada para ASN di Sumut. Mulai dari diklat yang sifatnya wajib untuk peningkatan SDM serta urusan teknis yang harus sinkron dan dievaluasi secara berkala.
“Bagaimanapun tenaga pendidik di BPSDM ini harus mumpuni, karena dia yang mentransfer ilmu kepada para peserta didik. Inilah yang menjadi evaluasi kita kedepan,” sebut Gubsu.
Sementara Kepala BPSDM Sumut, Asren Nasution, menyampaikan pihaknya memprioritaskan peningkatan kompetensi aparatur di internal, sebagai pengelola Diklat. Sejalan dengan itu, penyelarasan program kediklatan juga sangat penting agar pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota juga selaras.
“Ini tentu menjadi PR (tugas) bagi kami, bagaimana semua pihak mendukung (program kediklatan), termasuk daerah, bisa memberikan kontribusi pemikiran. Karena tentu kita tidak bisa berfikir secara sektoral, tetapi harus kolektif untuk 33 kabupaten/kota,” tegasnya.
Selain itu, Asren juga menyebutkan ada 900 ASN yang sudah menduduki jabatan eselon III maupun eselon IV, belum mencicipi pendidikan sesuai jabatannya. Bahkan di 2018-2019, masih ada yang belum menjadi ASN sepenuhnya, karena belum mendapatkan ‘ijazah’ Latsar (Pelatihan Dasar) CPNS.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur, bahwa peningkatan SDM adalah sesuatu yang strategis dan penting. Alhamdulillah, beliau mendukung upaya ini dan menjadi prioritas kita di 2022. Sedangkan target kita di 2021, menyelesaikan Laksar bagi CPNS yang masih tersisa,” kata Asren. (insp01)