Medan

Rico Waas: Penggunaan Tambahan TKD Harus Tepat Sasaran

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) harus tepat sasaran. Pengelolaannya harus berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rico Waas menegaskan, penggunaan tambahan TKD harus tepat sasaran pada pesan tertulisnya yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

Hadir saat itu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Muhammad Dimiyati.

Tambahan TKD, kata Rico Waas, diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana pada 2025.

Pemkot Medan, sebut Rico Waas, telah mendistribusikan anggaran tersebut kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemkot Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Seluruh perangkat daerah diingatkan agar penggunaan tambahan TKD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan serta hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setidaknya, sambung Rico Waas, ada lima aspek dalam pengelolaan tambahan TKD. Pertama, perencanaan dan penganggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan jelas, skala prioritas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan jadwal dan target yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus dilakukan secara konsisten.

Keempat, pengawasan dan pengendalian. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus dikedepankan.

Kelima, hasil dan manfaat pembangunan. Setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

Rico juga berharap, Pemkot Medan memperoleh masukan, arahan dan rekomendasi konstruktif dari Kemendagri terkait pelaksanaan penggunaan tambahan TKD. “Seluruh pimpinan perangkat daerah harus bersikap terbuka, kooperatif dan responsif selama proses evaluasi berlangsung, termasuk menyampaikan kendala agar dapat memperoleh arahan teknis,” harapnya. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *