Sumut

Sekda Tebingtinggi: Penerapan Kesetaraan Gender Harus Nyata

Spread the love

Inspirasinews – Tebingtinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, menegaskan penerapan kesetaraan gender harus nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum hingga pelayanan publik. Bahkan, pengalokasian anggaran juga harus benar-benar responsif gender.

Sekdakot Tebingtinggi menegaskan, penerapan kesetaraan gender harus nyata dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebingtinggi, di Aula Bappeda Kota Tebingtinggi, Rabu (18/11/2026).

Kesetaraan gender, kata Sekda, bukan sekadar isu sektoral terkait perempuan dan anak. Hal ini mencakup bagaimana seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan, akses serta pelayanan publik setara dan berkeadilan.

“Seluruh OPD untuk lebih memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan dan penyandang disabilitas,” katanya.

Sekda mengingatkan, kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas serta meninggalkan kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa hasil terukur.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral serta meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak pada rutinitas. “Keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen kuat, inovasi dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah,” katanya.

Sebelumnya Plt.m Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi, Muhammad Hamdani, melaporkan penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus penyelarasan program daerah dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi.

“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat,” jelas Hamdani. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *