Medan

Fraksi PSI: Revitalisasi Puskesmas Harus Didukung Pemerataan Nakes

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan revitalisasi Puskesmas harus didukung pemerataan tenaga kesehatan (Nakes), peningkatan sarana prasarana dan jaminan ketersediaan obat.

Fraksi PSI mengatakan, revitalisasi Puskesmas harus didukung pemerataan Nakes dalam jawabannya atas tanggapan Wali Kota Medan terhadap perubahan Perda Sistem Kesehatan yang disampaikan, Henry Jhon Hutagalung, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

Revitalisasi Puskesmas, kata Henry Jhon, sangat penting. Namun, Pemkot Medan wajib memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk pelayanan primer di Puskesmas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan, kata Henry Jhon, juga harus mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara seimbang. Soal laporan masalah lansia dan disabilitas, kata Henry Jhon, Fraksi PSI meminta Pemkot Medan menyediakan akses dan jalur pelayanan khusus yang terpisah dari jalur pelayanan umum.

Kemudian, sebut Henry Jhon, Fraksi PSI meminta Pemkot Medan melaksanakan Customer Satisfaction Training secara serius, terarah dan berkelanjutan bagi seluruh paramedis dan petugas pelayanan kesehatan.

“Ini penting, agar terbangun budaya pelayanan profesional, ramah, responsif dan penuh empati. Jadi, masyarakat tidak hanya mendapat pelayanan medis berkualitas, tetapi juga pengalaman pelayanan manusiawi dan bermartabat,” katanya.

Selanjutnya, sambung Henry Jhon, Fraksi PSI meminta Pemkot Medan memastikan ketersediaan tempat tidur bagi pasien UHC di RSUD dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. “Jangan sampai masyarakat butuh perawatan, justru kesulitan mendapatkan haknya karena ketidaktersediaan tempat tidur,” tegasnya.

Terkahir, tambah Henry Jhon, Fraksi PSI meminta rujukan harus cepat dan terintegrasi. “Jadi, rencana saja tidak cukup. Keberhasilan Ranperda ini bukan diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau besarnya alokasi anggarannya, melainkan dari sejauhmana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan aman, bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan,” ungkapnya. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *