Inspirasinews – Jakarta, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, harapkan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) realisasikan 5 program prioritas Sumut.
Bobby Nasution harapkan dukungan Bappenas realisasikan 5 program prioritas Sumut itu saat audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Kelima prioritas tersebut, meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Sei Mangkei serta percepatan pemulihan pascabencana.
Sumut, jelas Bobby, dengan penduduk sekitar 15,8 juta jiwa merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional. Pada triwulan II 2026, PDRB mencapai Rp341,05 triliun atau tumbuh 5,06 persen. “PDRB berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional,” sebut Bobby.
Arah pembangunan Sumut, sebut Bobby, telah selaras dengan RPJMN 2025-2029, yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Sei Mangkei, Danau Toba serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe dan Gunungsitoli.
“Tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi, seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi terintegrasi. Upaya kami ini kiranya dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat,” pinta Bobby.
Fokus Pemprov Sumut, sambung Bobby, adalah memastikan konektivitas, hilirisasi dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. “Kiranya rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat,” harapnya.
Rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional, tambah Bobby, melalui dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF). “Skema pembiayaannya dari Pemerintah Republik Korea dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank),” katanya.
Proyek tersebut, lanjut Bobby, telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan, dengan skema bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. “Seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029,” katanya.
Percepatan prosesnya, kata Bobby, sangat penting, agar peluang pembiayaan tetap dapat dimanfaatkan, mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026. “Usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Kami memohon dukungan agar masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029,” harap Bobby.
Untuk kawasan Kepulauan Nias, sebut Bobby, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur.
Terkait usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak, Bobby, mengharapkan Program tersebut mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.
“Kiranya orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” harapnya.
Sedangkan Belawan-Kualatanjung-Sei Mangkei, Bobby, mengusulkan menjadi sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub dan Sei Mangkei sebagai pusat hilirisasi di sertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.
“Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas,” pungkasnya.
Bobby berharap adanya dukungan dari Bappenas terhadap lima poin prioritas tersebut, baik melalui orkestrasi kementerian/lembaga, kepastian pendanaan, penanggung jawab, maupun target pelaksanaan. Termasuk juga kerja sama pengembangan regional 10 provinsi di Sumatera yang terintegrasi guna memperkuat sinergi dan konektivitas antarprovinsi. (sat)