Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan turunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
FPKS tanyakan alasan Pemkot Medan turunkan target PAD dalam pemandangan umumnya atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap P-APBD TA 2026 disampaikan, Ade Taufiq, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).
Pada penjelasan Wali Kota, kata Ade Taufiq, target PAD pada P-APBD 2026 turun sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen di bandingkan rancangan sebelumnya. Penurunan tersebut cukup signifikan, sehingga perlu di ketahui dasar perhitungan dan pertimbangan Pemkot Medan. “Apa dasar Pemkot Medan menetapkan target PAD tersebut. Apa pula langkah serta strategi Pemkot Medan dalam mencapai target tersebut,” tanya Ade Taufiq.
Kemudian, sebut Ade Taufiq, FPKS juga mempertanyakan berkurangnya target pendapatan pajak daerah dari opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp105,909 miliar. “Apa dasar dan acuan Pemkot Medan mengurangi target tersebut. Apa dampaknya terhadap pendapatan daerah,” tanya Ade Taufiq lagi.
Selanjutnya, sambung Ade Taufiq, FPKS meminta Pemkot Medan menjelaskan secara transparan mengenai dasar perhitungan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak mencapai sekitar Rp199,363 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi Rp292,890 miliar.
“Harusnya, sejak awal perencanaan dan perhitungan anggaran dilakukan secara akurat, sehingga anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” harap Ade Taufiq.
Terkait banjir, tambah Ade Taufiq, FPKS mempertanyakan langkah konkret Pemkot Medan mengatasi persoalan tersebut. Sebab, tingginya intensitas hujan masih menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Medan.
Selain itu, lanjut Ade Taufiq, FPKS meminta Pemkot Medan menyusun program penciptaan lapangan kerja disesuaikan dengan kemampuan dan arah kebijakan anggaran. Sebab, jumlah Angkatan kerja terus bertambah, sementara masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan.
“Pemkot Medan harus menghadirkan terobosan, berupa pelatihan dan pemberian keterampilan atau skill bagi masyarakat belum memiliki penghasilan, khususnya pada tamatan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun para lulusan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja,” saran Ade Taufiq.
Di sisi lain, kata Ade Taufiq, FPKS meminta Pemkot Medan mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk harga ayam potong. Sebab, ketidakstabilan kondisi perekonomian berdampak terhadap kenaikan harga pangan dan nonpangan.
Pada bagian lain, sebut Ade Taufiq, FPKS mempertanyakan komitmen Pemkot Medan terhadap alokasi 35 persen belanja pembangunan diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah Medan bagian Utara. “Mohon dirincikan program dan kegiatan apa saja untuk memenuhi kesepakatan tersebut,” pinta Ade Taufiq.
Terakhir, tambah Ade Taufiq, FPKS mempertanyakan kesiapan Pemkot Medan dalam melaksanakan P-APBD 2026. Kenaikan anggaran di sejumlah OPD harus benar-benar diikuti kemampuan pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi SiLPA.
“Kiranya hal itu dapat dilaksanakan dengan optimal, bukan hanya berupa dokumen. Pelaksanaannya harus riil untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Medan,” harapnya.
Di ketahui, berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2026, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp343,284 miliar atau 5,05 persen, sehingga menjadi sekitar Rp7,138 triliun.
Sementara belanja daerah bertambah sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen, menjadi sekitar Rp7,73 triliun. Sedangkan pembiayaan netto bertambah sekitar Rp487,136 miliar, menjadi sekitar Rp592,210 miliar. (sat)