Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, percepat hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumut, sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapat hunian tetap.
Bobby Nasution percepat Huntap bagi korban bencana di Sumut itu disampaikannya pada rapat pembahasan pembangunan hunian tetap pasca bencana Sumatera secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Kamis (25/12/2025).
Turut serta dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Turut mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.
Bobby menyampaikan, ada beberapa langkah percepatan di lakukan, yaitu pendataan hingga verifikasi data rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang. “Secara keseluruhan, ada 30.875 unit rumah masyarakat rusak. Datanya by name by address. Sekarang masuk tahap verifikasi. Akhir 2025 kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby.
Selain pendataan, sebut Bobby, pihaknya juga telah mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan hunian tetap. Pembangunan tersebut di lakukan secara berkolaborasi oleh Menteri PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi.
Di ketahui, beberapa waktu lalu Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama dengan Mendagri melakukan peletakan batu pertama pembangunan 200 hunian tetap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara dan 227 di Tapanuli Selatan.
Dari 1.000-an kuota hunian tetap yang akan dibangun, Sumut masih memiliki sisa kuota. Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota agar mengajukan lahan milik Pemprov Sumut di wilayahnya dapat di gunakan sebagai lahan pembangunan hunian tetap.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah yang di lakukan Gubernur Bobby Nasution. meminta agar pembangunan dapat dikawal hingga selesai.
“Saya senang sekali karena Gubernur bisa mengkoordinasikan dengan baik. Tolong dikawal ya Pak Gubernur. Contoh di Tapanuli Utara, sudah saya kunci (selesai 21 Maret 2026). Semua kolaborasi, tanahnya Pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi,” kata Maruarar. (sat)