Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan sampaikan LKPj 2022 itu melalui Wakil Wali Kota, Aulia Rachman, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (20/3/2023) di pimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim.
Aulia menyampaikan, Pemkot Medan melalui berbagai program terus berupaya menangani persoalan kemiskinan di Kota Medan, di antaranya program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB), program BSM kepada 40 ribu siswa SD dan SMP, Bansos untuk warga terdampak kenaikan BBM serta pembangunan infrastruktur kota.
Hasilnya, sebut Aulia, tingkat kemiskinan di Kota Medan tahun 2022 turun sebesar 3,24 persen atau sebesar 8,07 persen di bandingkan tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 juga turun 1,92 persen atau sebesar 8,89 persen di banding tahun 2021.
“Penanganan kemiskinan harus di lakukan secara terpadu dan melibatkan unsur pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sekitar,” katanya.
Pemkot Medan juga, kata Aulia, melakukan berbagai program dan kegiatan serta kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran, seperti pelatihan dan sertifikasi gratis pencari kerja serta upaya menciptakan lapangan kerja baru, mempermudah perizinan dan pengembangan UMKM.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 menyangkut Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan dan Indeks Pengeluaran, sambung Aulia, menunjukkan kecenderungan perkembangan semakin baik. Hal ini berpengaruh pada capaian IPM Kota Medan pada 2022 sebesar 81,76 poin atau naik 0,68 poin dari tahun 2021.
Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022, tambah Aulia, sebesar 4,71 persen. Hal ini mengalami perkembangan sangat signifikan di bandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 2,62 persen.
Sedangkan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh tahun 2022, lanjut Aulia, bisa dilihat dari besaran indikator Indeks Gini (Gini Rasio). Pada tahun 2022 Indeks Gini mencapai 0,399 persen atau turun 0,75 persen dari tahun 2021.
Pada tahun 2022, sebut Aulia, Pemkot Medan juga telah berupaya menyelenggarakan desentralisasi urusan pemerintahan daerah dengan sebaik mungkin.
Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini mendapatkan apresiasi positif, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Kementerian Investasi/BKPM, Penghargaan Smart City dari Kementerian Kominfo dan Penghargaan Adipura Tahun dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Di akhir penyampaiannya, Aulia, berharap pimpinan dan anggota dewan berkenan mempelajari dan mendalami lebih lanjut isi LKPj. “Saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh dewan, merupakan catatan strategis yang dapat di jadikan masukan perbaikan kinerja Pemkot Medan pada masa akan datang,” ungkap Aulia.
Usai menyampaikan LPKj, selanjutnya Wakil Wali Kota Medan menyerahkan draf LKPj tersebut kepada Ketua DPRD Kota Medan. (sat)