Inspirasinews – Medan, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut mengatakan, pihaknya bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan prevalensi stunting tahun ini sebesar 18%.
Hal itu dikatakan, Ijeck, saat rapat persiapan Rakerda dan rencana kegiatan Ambasador Goes to Lake Toba di Ruang Kerja Wagub Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (30/1/2023).
Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, kata Ijeck, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 25,8% menjadi 21,1% atau turun sebesar 4,7% pada tahun 2021.
“Tahun 2022 kita targetkan prevalensi stunting turun 22%. Alhamdulilah, terealisasinya 21,1%. Capaian luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai, bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Ijeck menilai, penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun lalu belum maksimal. “Ini akan dibahas di Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang. Kiranya, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyerap dana BOKB secara optimal guna mempercepat penurunan stunting,” harapnya.
Saat Rakerda nanti, sebut Ijeck, akan di diskusikan kendala di daerah dalam penyerapan BOKB. “Seperti apa nanti penggunaan anggarannya, agar tidak ragu-ragu dalam penyerapan secara optimal. Apalagi, jumlahnya tahun ini meningkat hampir 300%. Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi bisa mengejarnya, agar kasusnya menurun. Ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Muhammad Irzal, menyampaikan BOKB di Sumut tahun 2023 sebesar Rp493,7 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp171 miliar di banding tahun 2022.
Irzal menyampaikan, target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55% dan di tahun 2024 mencapai 14,92%. Dia berharap, realisasi dana BOKB bisa maksimal di tahun ini, karena tahun lalu belum ada kabupaten/kota berhasil menyerap hingga 100%. “Realisasi dana BOKB tahun 2022 paling tinggi, di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57% dan Sibolga sebesar 86,92%,” katanya.
Irzal pun berharap, serapan dana alokasi khusus BOKB bisa meningkat tahun ini. BKKBN, lanjutnya, telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 yang di iringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya. (sat)