Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan minta Pemkot Medan buka data riil potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk piutang pajak belum tertagih, potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan, PBB, BPHTB dan kontribusi digitalisasi.
Gerindra minta Pemkot Medan buka data riil potensi PAD dalam pemandangan umumnya atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 yang disampaikan, Dame Duma Sari Hutagalung, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua Sri Rezeki dan Zulkarnaen. Hadir saat itu Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para anggota DPRD Kota Medan, para pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkot Medan.
“Target pendapatan jangan dibuat terlalu rendah, biar mudah dicapai. Jangan terlalu tinggi tanpa dasar biar APBD terlihat sehat. Itu menjual optimisme di atas kertas,” kata Duma.
Pembahasan APBD 2027, pinta Duma, jangan terjebak pada pertanyaan seberapa besar anggarannya. “Tapi harus lebih jauh. Apa dasar perhitungannya mengapa anggaran sebesar itu. Apa hasil yang ditargetkan, siapa menerima manfaat dan apa ukuran keberhasilannya,” tanya Duma.
Selain itu, kata Duma, Fraksi Gerindra meminta rasional penetapan struktur APBD, di mana pendapatan diproyeksikan Rp6,98 triliun, belanja Rp7,16 triliun dan pembiayaan Rp175 miliar. “Kenapa ruang fiskal berubah. Apakah karena efisiensi, kebijakan transfer atau OPD tidak mampu merealisasikan anggaran,” tanya Duma.
Terkait banjir, sebut Duma, Fraksi Gerindra meminta adanya peta prioritas penanganan banjir, berapa Km jalan dibangun/diperbaiki, berapa titik drainase tuntas, berapa anggaran pemeliharaan dan pembangunan baru. “Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa paling berwenang, tapi siapa paling bertanggungjawab,” tegas Duma.
Terkait pengentasan kemiskinan, sambung Duma, Fraksi Gerindra menyarankan agar kesuksesannya tidak diukur dari jumlah bantuan dibagi, tapi berapa keluarga keluar dari kemiskinan dan mandiri serta punya exit strategi.
Kepada Dinas Perhubungan, tambah Duma, Fraksi Gerindra mengingatkan jangan sampai APBD membiayai proyek, namun macat tetap menjadi warisan. “Keberhasilan BRT harus diukur dari berapa warga pindah dari kendaraan pribadi karena lebih nyaman, aman, murah, tepat waktu, bukan dari jumlah halte,” katanya.
Terakhir, lanjut Duma, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran bagi penerima manfaat dan skala prioritas. “APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” ungkapnya. (sat)