Inspirasinews – Medan, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, desak Pemkot Medan melalui pihak kecamatan dan kelurahan perketat pengawasan data kemiskinan. Sebab, ketidakakuratan validasi data kemiskinan berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Dodi Simangunsong desak Pemkot Medan perketat pengawasan data kemiskinan itu saat melakanakan Sosialisasi ke X Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan V, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (11/10/2026).
Dodi tidak menampik adanya ketidakakuratan validasi data kemiskinan. Terlebih, kondisi pasar saat ini sedang mengalami tekanan. Keluhan para pelaku usaha mikro pasca-implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada lonjakan harga bahan pokok hingga dua kali lipat, sehingga menurunkan omzet dagangan warga.
Karena itu, anggota Komisi III itu meminta Pemkot mengalihkan fokus pada peningkatan stimulus bantuan modal usaha, agar pelaku UMKM dapat mandiri secara ekonomi tanpa terus-menerus bergantung pada Bansos stimulan.
“Mohon diperhatikan Pak Lurah dan Pak Camat. Memang banyak bantuan tidak tepat sasaran. Pengalaman kita saat Covid-19 lalu, ada penerima bantuan datang pakai mobil. Sementara saya lihat kondisi ekonomi masyarakat sekarang, untuk mencari makan saja sudah cengap-cengap (susah),” tegas Dodi.
Di akhir arahannya, Dodi, mengingatkan sekaligus mengimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dari bahaya judi online dan narkoba serta mendorong Gen Z untuk lebih fokus mengasah keahlian (skill) dan bahasa Inggris agar siap bersaing di dunia kerja secara mandiri.
Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, menjelaskan Pemkot Medan terus berupaya menekan angka kemiskinan dan meminimalisasi kekeliruan data melalui integrasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sejak tahun 2019, kata Zulfahmi, Pemkot Medan telah mengucurkan anggaran pemberdayaan masyarakat di setiap kelurahan, seperti pelatihan kuliner dan kerajinan tangan, agar warga tidak bergantung penuh pada bantuan pangan.
“Bagi warga yang membutuhkan lapangan kerja formal untuk memperbaiki ekonomi keluarga, Pemkot Medan juga rutin mengadakan job fair di Mall Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda setiap hari Rabu. Dinas Koperasi dan UKM juga menyediakan bantuan bagi kelompok usaha. Silakan komunikasikan dengan Lurah, agar bantuannya tepat sasaran,” jelas Camat.
Sementara Lurah Harjosari II, Adi Kurniawan, mengingatkan warga agar tertib administrasi jika ingin masuk ke dalam basis data penerima bantuan pemerintah. “Warga yang belum terdaftar di Perlinsos untuk segera mendatangi Kepala Lingkungan (Kepling) dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK). Tugas kami adalah melayani. Kami ingin semua bantuan itu terarah dan tepat sasaran. Semua pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK dipastikan gratis. Saya tidak mau ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan Kepling,” ujar Adi.
Sebelumnya warga Jalan Bajak V, Selly, mempertanyakan strategi DPRD agar program Bansos dari pemerintah bisa menciptakan kemandirian ekonomi, bukan justru memicu ketergantungan. “Fakta di lapangan, banyak warga sebenarnya mampu, namun mendadak “mengaku miskin” demi mendapatkan bantuan,” katanya. (sat)