Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) salurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota.
Pemprov Sumut salurkan DBH Rp443 miliar itu disampaikan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (5/5/2026).
Total DBH tahap pertama ini, jelas Bobby, terdiri dari bagi hasil pajak rokok triwulan I tahun 2026 sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp175 miliar.
Pemprov Sumut, tegas Bobby, berkomitmen menuntaskan total seluruh kewajiban pembayaran kepada kabupaten/kota mencapai Rp3,31 triliun. Penyaluran tahun 2026 direncanakan dilakukan tiga tahap.
“Mudah-mudahan, kewajiban ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah,” ujar Bobby.
Pada kesempatan itu, Bobby, juga menyoroti kondisi fiskal 33 kabupaten/kota di Sumut. Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.
Begitupun, Bobby, mengingatkan para Bupati dan Wali Kota untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, selisih (gap) antara pendapatan dan realisasi belanja tidak boleh terlalu lebar agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap optimal.
“Tolong upgrade antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi, tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah,” tegasnya.
Ke depan, sebut Bobby, Pemprov Sumut akan menerapkan metodologi baru dalam menetapkan prioritas kebutuhan fiskal daerah. Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja masing-masing daerah.
Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup. Daerah yang dinilai aktif menghadirkan program inovatif untuk memperbaiki indikator tersebut akan menjadi prioritas dukungan.
“Kami akan melihat bagaimana program Bapak/Ibu di tahun 2026. Apakah program tersebut berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang pemerintahnya aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh,” ungkap Bobby. (sat)