Inspirasinews – Medan, Sebelas (11) tahun berturut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
11 tahun berturut Pemprov Sumut raih WTP dari BPK RI itu diterima Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, dari anggota IV BPK RI Haerul Saleh dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, pada rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).
Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sumut TA 2024. Berdasarkan pada standar yang memastikan setiap tahapan berlangsung dengan metodologi tepat, akurat dan bisa di percaya, sehingga hasil pemeriksaan mencerminkan gambaran sebenarnya terhadap entitas yang diperiksa.
“Penilaian pertama itu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan dan keempat kecukupan pengungkapan. Tetapi memang Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi, karena yang kami lihat adalah laporan keuangan. Ini berdasarkan sampel saja, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,” jelasnya.
Tetap Pertahankan
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024. “Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki, menyempurnakan laporan keuangan tersebut, sehingga Pemprov Sumut mendapatkan opini terbaik, 11 kali berturut-turut,” ujar Bobby.
Bobby mengingatkan, para pimpinan OPD agar tetap mempertahankan capaian ini. Juga menjaga agar catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi.
Menurut Bobby, raihan Opini WTP bukan sebuah jaminan menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu bersih dari korupsi. Dia menekankan, kepada jajarannya para pimpinan OPD, tugas penting pembangunan adalah untuk menyejahterakan masyarakat.
“Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua, khususnya kepada para pimpinan OPD agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Bobby.
Bobby juga berharap kepada DPRD Sumut, selaku lembaga legislatif terus melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, benar-benar terwujud. Melalui Opini WTP ke-11 ini, Bobby, juga berharap menjadi penyemangat bagi Sumut, sekaligus tradisi dan budaya kerja pemerintah provinsi bersama yang lainnya.
“Kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut, kalau ada di OPD anggarannya aneh-aneh, silahkan dikoreksi. Ini agar kejadian-kejadian negatif atau belanja tidak efektif tak terulang lagi. Kami menyadari, masih banyak yang perlu diperbaiki ke depannya. Kami mohon bimbingannya dari BPK dan pengawasan ketat dari DPRD Sumut,” harap Bobby. (sat)