Inspirasinews – Medan, Kota Medan dapat tambahan 20 ribu bidang pensertifikatan tanah di seluruh kecamatan di Kota Medan.
Kota Medan dapat tambahan 20 ribu bidang pensertifikatan tanah itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Reza Andrian Fachri, saat berkunjungan ke Balai Kota Medan, Selasa (6/6/2023).
Kehadiran Kepala BPN, Reza Andrian Fachri, bersama jajaran diterima Wali Kota Medan Bobby Nasution di dampingi Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Endar Sutan Lubis, Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Topan OP Ginting, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Zulkarnain dan Kabag Tata Pemerintahan Andi Mario.
Reza menyampaikan, sesuai amanat dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menambahkan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar 20.000 bidang pensertifikatan tanah di seluruh kecamatan di Kota Medan.
“Kami minta untuk dibantu, kelurahan mana yang masuk dalam program ini. Sebab, tidak semua kelurahan bisa masuk,” kata Reza seraya menyampaikan pihaknya akan segera menyerahkan sertifikat Lapangan Sejati kepada Pemkot Medan.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengapresiasi BPN yang telah melaksanakan program PTSL tahun 2023. Apalagi, BPN akan menambahkan 20.000 bidang pensertifikatan tanah di seluruh kecamatan di Kota Medan. “Tentunya tentunya kabar bahagia bagi masyarakat Kota Medan,” kata Bobby.
Untuk itu, Bobby, meminta jajaran Pemkot Medan khususnya di kecamatan dan kelurahan untuk membantu BPN menginformasikan program PTSL itu kepada masyarakat. “Kalau bisa buat rapat khusus mengenai hal ini,” pinta Bobby.
Dalam kesempatan itu, Bobby, memaparkan lima program prioritas Pemkot Medan, yakni penanganan kesehatan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, penanganan kebersihan dan pembenahan kawasan heritage sekaligus pemberdayaan UMKM.
Dari kelima program prioritas itu, jelas Bobby, ada beberapa program memerlukan dukungan dan kolaborasi dari BPN, yakni di bidang penanganan banjir, penanganan infrastruktur dan pembenahan kawasan heritage.
“Jika di butuhkan pembebasan lahan untuk penampungan air sebagai upaya penanganan banjir, perlu dukungan dan akselerasi BPN,” pintanya.
Untuk penanganan infrastruktur, sebut Bobby, masih banyak jalan di Kota Medan belum memiliki sertifikat, sehingga bingung mana jalan milik Pemkot Medan, Provinsi Sumut bahkan Nasional.
“Jadi, perlu pendataan lebih mendetail. Ini juga mohon dukungan BPN jika di butuhkan pembebasan lahan demi kelancaran program Pemkot Medan,” katanya.
Sedangkan di bidang pembenahan kawasan heritage sekaligus pemberdayaan UMKM, lanjut Bobby, di butuhkan kolaborasi dari seluruh stakeholder, termasuk dari BPN dalam melindungi aset milik Pemkot Medan.
“Di Kota Medan ini banyak aset heritage yang harus terus di lestarikan. Aset ini tentunya harus sama-sama dijaga, bukan untuk saya tapi untuk masyarakat Kota Medan,” ungkapnya. (sat)