Medan

FPKS Pertanyakan Tingginya SiLPA

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan pertanyakan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan rendahnya realisasi pendapatan parkir tepi jalan.

FPKS pertanyakan tingginya SiLPA dan rendahnya realisasi pendapatan parkir tepi jalan itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD TA 2022.

Pemandangan umum FPKS itu disampaikan, Irwansyah, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/6/2023) di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.

Menurut laporan keuangan tahun anggaran 2022, kata Irwansyah, dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp548,544 miliar. “Kenapa SiLPA begitu besar. Apa menjadi penyebabnya dan apa proyeksi ke depan,” tanya Irwansyah.

Sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Irwansyah, Fraksi PKS mempertanyakan rendahnya pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum. padahal, di sebagian tempat sudah menggunakan e-Parkir.

Pada laporan keuangan pendapatan retribusi daerah TA 2022, sebut Irwansyah, sebesar Rp113,129 miliar atau 47,55%. “Dari yang kami amati, ada dua sektor rendahnya pendapatan retribusi daerah, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing,” kata Irwansyah.

Pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, sebut Irwansyah, realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp20,347 miliar atau 56,42%. “Apa kendala, sehingga penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal. Padahal, Pemkot Medan telah menerapkan sistem e-Parking. Apa evaluasi terhadap sistem e-Parking yang sudah berjalan,” tanya Irwansyah lagi.

Selain kedua hal di atas, beberapa hal lainnya juga menjadi sorotan Fraksi PKS, di antaranya realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Pada laporan keuangan, realisasi belanja hibah 2022 sangat rendah yaitu sebesar Rp136,605 miliar atau 38,11%. Realisasi belanja hibah pada Dana BOS Satdiknas Negeri dan Dana BOS Satdiknas swasta sangat rendah dari target. Kenapa hal ini bisa terjadi,” tanya Irwansyah lagi.

Fraksi PKS juga mempertanyakan belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial Kota Medan yang terealisasi Rp56,779 miliar atau 78,36%. “Mengapa realisasi belanja Bansos ini belum optimal. Kami melihat di lapangan masih banyak belum menerima bantuan tersebut. Apa yang menjadi kendala,” tanya Irwansyah lagi.

Kemudian, adanya penurunan pendapatan BLUD pada tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2021. “Apa penyebab turunnya pendapatan BLUD ini, bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD,” tanya Irwansyah lagi. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *