Inspirasinews – Medan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Dhiyaul Hayati, mengingatkan sekaligus meminta Pemerintah Kota Medan untuk mengkesampingkan program-program yang sifatnya seremonial dan fokus kepada persoalan rakyat.
Permintaan itu disampaikannya menjawab wartawan di Medan, Kamis (1/9/2022) menyikapi tingginya inflasi di Sumut saat ini.
Politisi PKS ini juga mengharapkan, Pemkot Medan lebih bijaksana menyerap APBD dan lebih berempati kepada kesulitan rakyat. Sebab, saat ini harga kebutuhan pangan banyak naik dan di khawatirkan inflasi akan melewati batas normal.
Pemkot Medan juga, pinta anggota Komisi III itu, harus melakukan upaya pengendalian inflasi, seperti pengadaan pasar murah. “Pasar murah dan jaminan ketersediaan bahan pangan juga harus dikontrol dengan benar,” katanya.
Dhiyaul juga meminta Pemkot Medan segera mengeluarkan hak-hak masyarakat yang tertunda, seperti Bansos dan insentif guru honor. “Jika belum di anggarkan, belanja tidak terduga bisa di gunakan untuk beberapa program pengendalian inflasi. Saat ini banyak harga pangan naik. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.
Di ketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melalui suratnya Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah pada 19 Agustus 2022 meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan optimalisasi APBD untuk mengendalikan inflasi.
“Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD terkait dengan pengendalian inflasi daerah, antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah,” pinta Mendagri dalam suratnya. (sat)