* Jokowi Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bersatu Padu Dukung Pencapaian Indonesia Maju
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo, dalam rangka HUT RI ke-77, Selasa (16/8/2022) di pimpin Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Paripurna dibuka Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim di dampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Rapat paripurna juga di hadiri Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Medan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya menyampaikan tantangan yang di hadapi sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum pulih sepenuhnya. Perekonomian dunia belum bangkit sepenuhnya. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi.
Seratus tujuh negara terdampak krisis, sebagian di antaranya di perkirakan jatuh bangkrut. Di perkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. “Ujian ini tidak mudah bagi dunia, termasuk juga Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan,” kata Jokowi.
Di tengah tantangan berat itu, Indonesia patut bersyukur karena termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, karena telah menyuntikkan 432 juta dosis vaksin.
Inflasi juga berhasil di kendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut dan di semester I tahun 2022, surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah bergolaknya perekonomian dunia. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” katanya.
Bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini.
“Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agendaa-genda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia,” kata Jokowi.
Kekuatan kedua Indonesia, sebut Jokowi, adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
“Syaratnya satu. Harus di hilirkan dan di industrikan di dalam negeri, agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Kekuatan ketiga, sambung Jokowi, adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan di dominasi anak-anak muda usia produktif serta terus meningkatnya daya beli masyarakat, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global.
Kekuatan keempat, tambah Jokowi, adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas. Indonesia juga di percaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global.
“Tahun 2022 ini, kita menjadi Presiden G20 (organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Tahun depan, menjadi Ketua ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional,” jelasnya.
Kepercayaan besar dari masyarakat internasional, lanjut Jokowi, juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus di lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus di perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52% di antaranya berada di Luar Jawa. “Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia Sentris. Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” terangnya.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus di lakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp16 triliun, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun. “Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel,” katanya.
Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Setelah nikel, Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah. “Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” katanya.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus di lakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi.
Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. “Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung di sinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio,” katanya.
Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi dan energi. Demikian pula halnya dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia.
Untuk beras konsumsi, dalam tiga tahun terakhir sudah tidak lagi impor. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. “Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, karena di nilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” katanya.
Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus di perkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus di jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus di jamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Polri, Kejaksaan dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah di mulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. “Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” katanya.
Jokowi menekankan, reforma agraria, perhutanan sosial dan sertifikasi tanah harus terus di lanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan di lanjutkan dengan sinergi lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus di tingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel. “Tentang disabel, kita baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo. Alhamdulillah, kita menjadi Juara Umum,” katanya.
Keempat, UMKM harus terus di dukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan di targetkan pada tahun 2024 sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital.
Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus di lanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah di harapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus di disiplinkan.
Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi. Semua agenda tersebut, harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul,” katanya.
Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni dan olahraga harus di dukung dan diapresiasi. Oleh karenanya, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama.
Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. “Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah,” katanya.
Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus di dukung sepenuhnya. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus di perkuat,” pintanya.
“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” ungkapnya.
Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain UU IKN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
DPD, sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi.
BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu Pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman RI, kepada KPU dan Bawaslu, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” ucapnya.
Di akhir pidatonya, Jokowi, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju dengan komitmen dan kerja keras serta dengan inovasi dan kreativitas. “Semoga Allah SWT, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” harapnya.
Sementara dalam pengantar keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2023, Presiden Jokowi menyampaikan belanja negara dalam RAPBN 2023 di rencanakan sebesar Rp3.041,7 triliun meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Sedangkan pendapatan negara pada tahun 2023, dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
Presiden mengatakan, arsitek APBN tahun 2023 didesain senantiasa waspada, antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.
“Desain belanja dan pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan,” ucap Presiden.
Dalam struktur rancangan RAPBN 2023, anggaran kesehatan di rencanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), di siapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun serta pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun.
Presiden juga mengatakan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3% hingga 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga di tingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108. *****