Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tetap komitmen dalam mengurangi angka kasus kekerasan pada anak. Karena itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), sepakat dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk membangun perlindungan berbasis anak dan desa.
“Pemprov Sumut sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus kekerasan kepada anak, namun Sumut masih saja berada di delapan besar jumlah kasus kekerasan terhadap anak,” ujar Ijeck kepada Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, saat berkunjung ke Rumah Wagub Sumut, Jalan Teuku Daud Medan, Rabu (25/5/2022).
Ijeck mengajak, teman-teman dari lembaga perlindungan anak, dinas terkait maupun kepala daerah di kabupaten/kota, termasuk para orang tua membantu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, ini harus ada kesadaran dari masyarakat khususnya keluarga. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah besar ke depan,” katanya.
Berdasarkan pengalaman saat mengelola perusahaan sawit milik keluarga, cerita Ijeck, dirinya membentuk play group di desa untuk membantu anak-anak agar terhindar dari upaya-upaya di luar kendali orang tua. “Jika perlu, dana desa juga bisa di gunakan untuk membantu pembangunan perlindungan berbasis desa itu,” katanya.
Bangsa ini, sebut Ijeck, adalah bangsa yang besar. “Mental anak harus di siapkan dengan baik. Jadi, para orang tua untuk memberikan perhatian khusus kepada anak,” harapnya.
Sementara, Arist Merdeka Sirait, menyambut baik komitmen Wagub Sumut untuk peduli dalam menurunkan angka kasus kekerasan kepada anak. Program-program yang berbasis pedesaan dan kekeluargaan sangat membantu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.
“Saya kira tidak berlebihan jika di setiap desa itu ada kader-kader perlindungan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana membangun perlindungan anak berbasis desa atau kampung. Kemudian juga gerakan perlindungan anak berbasis komunitas. Dengan gerakan itu, maka dapat terminimalisir,” ucapnya.
Pak Wagub Sumut, kata Arist, juga sudah melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak. “Ke depan, kami meminta kepada pemerintah daerah melalui Wagub Sumut untuk ikut menguatkan masyarakat desa supaya desa itu benar-benar ramah anak. Ini komitmen kami dengan Pak Wagub. Mudah-mudah berjalan dengan baik. Dari pengalaman empirik kami, dengan membangun perlindungan anak berbasis desa dan keluarga bisa mengurangi. Jangan hanya menyerahkan penegakan hukum kepada polisi,” ungkapnya. (sat)