Inspirasinews – Medan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, D. Edy Eka Suranta Meliala, meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk tidak tebang pilih menertibkan pengelola parkir tepi jalan, sehingga retribusi yang di targetkan bisa tercapai masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Permintaan itu disampaikan, D. Edy Eka Suranta Meliala, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dishub Kota Medan, Selasa (2/3/2021) yang di pimpin Ketua Komisi IV, Paul MA Simanjuntak.
Pria yang akrab di sapa, Diko, ini menyebutkan pihaknya banyak menemukan sejumlah lokasi jalan yang tidak termasuk dalam data base, tetapi di pakai sebagai lokasi parkir dan di targetkan membayar retrisbusi sekitar Rp3 juta dalam sebulan.
“Bahkan, ada pengelola yang telat setor langsung di ganti. Dishub jangan tebang pilih, jangan pikirkan oknum. Kalau mau tertibkan, tertibkan semua yang bermasalah,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini.
Diko juga meminta Dishub untuk melaporkan pengelola parkir yang tidak memiliki Surat Perintah Tugas (SPT), karena hal itu termasuk pungutan liar (pungli).
“Kalau memang di Jalan Negara itu tidak ada SPT-nya, laporkan karena itu termasuk pungli. Itu sudah merugikan Dishub. Kalau Dishub mau melaporkan, saya siap mendampinginya,” tegas Diko lagi.
Sementara David Roni Ganda Sinaga, menyampaikan DPRD ingin mengetahui beberapa titik parkir di Kota Medan. “Ini perlu biar di sinkronkan dengan pendapatan yang masuk untuk PAD,” kata Roni.
Sedangkan, Renville Napitupulu, mengatakan tidak tercapainya retribusi parkir di Dishub merupakan sebuah bentuk kegagalan, karena tidak ada patokannya.
Sementara, Paul MA Simanjuntak, meminta Dishub untuk memberikan data terkait pengelolaan parkir tepi jalan. “Kita minta datanya diserahkan, biar kita tahu nanti mensinskronkan dengan pendapatannya,” kata Paul.
Sebelumnya Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis, menyampaikan tunggakan setoran pengelola parkir bukabln merupakan hutang, tetapi itu merupakan ketidakmampuan memenuhi target yang di bebankan.
“Itu tidak di hapuskan. Kami sedang mencari cara bagaimana cara memperbaikinya, karena pembukuan tahun 2014 terkait data-data itu tidak di temukan lagi dan orang-orang yang bertanggung jawab dengan itu sudah tidak di Dishub lagi,” sebut Iswar.
Hadir dalam RDP itu sejumlah anggota Komisi IV, di antaranya M. Rizki Nugraha, Dedy Aksyari Nasution, Antonius D Tumanggor dan Dame Duma Sari Hutagalung. (insp01)
