Inspirasinews – Medan, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, berharap seluruh Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dapat menjaga amanah tugas yang diemban, terutama dalam menjaga dan mengelola aset-aset daerah yang ada. Terlebih, pengelolaan aset merupakan sesuatu hal yang rentan dan rawan menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Memberikan yang terbaik untuk Kota Medan harus menjadi keinginan dan tekad kita bersama. Dengan program ini, harapan kita adalah memutus rantai dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana korupsi dari segala sisi terutama dalam managemen aset daerah,” kata Akhyar Nasution ketika menerima kunjungan Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut di Balai Kota Medan dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP), Kamis (4/2/2021).
Untuk itu, Akhyar, meminta dukungan dari Satgas Korsupgah KPK guna melakukan pendampingan terhadap Pemko Medan. “Perlu ada warning dari lembaga yang berwenang, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan berjalan sesuai aturan. Tugas adalah amanah, semoga semua menjadikan Medan yang lebih baik,” harapnya.
Sementara Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan pentingnya penilaian MCP bagi pemerintah daerah. Terlebih, Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia. Karenanya, Maruli, berharap presentase capaian MCP Pemko Medan dapat lebih di tingkatkan melalui kinerja OPD.
“Mencapai nilai MCP yang baik bukan tidak mungkin, apalagi untuk Kota Medan yang merupakan kota besar ketiga di Indonesia. MCP ini juga menjadi bentuk keseriusan kita dalam bekerja untuk terus berbenah dan menjalankan setiap tugas dengan dan sesuai aturan,” ungkap Maruli.
Kehadiran MCP, sebut Maruli, bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen tugas yang beresiko korupsi. Dengan tujuan, OPD mendapat gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan menjadi arahan bagi upaya pencegahan rasuah (korupsi).
“Adapun fokus MCP mencakup pada pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD, Barang Jasa dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” ungkap Maruli. (insp01)