“Ini (kelainan seksual, red) kan penyakit, orangtua murid resah. Lebih baik Kepsek dinonaktifkan sementara sampai penanganan kasus ini selesai,” ujar Haris Kelana Damanik dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Inspektorat, Rabu (6/1/2021) dipimpin Ketua Komisi, Surianto.
Senada dengan itu Sekretaris Komisi II, Dhyahul Hayati, mengatakan kasus ini sudah mencuat sejak Juli 2020, namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari Inspektorat dan Disdik.“Saya sebagai orang tua juga khawatirkan kalau anak saya sekolah di sana. Apalagi kasus ini sudah viral. Inspektorat harus cepat menangani ini, jangan ini jadi boomerang bagi dunia pendidikan kita,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan, mengaku pada prinsipnya pihaknya menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami menggandeng Inspektorat menangani kasus ini lebih lanjut. Jadi, menunggu hasil Inspektorat, keluhan dari orangtua murid tetap ditindaklanjuti. Kami tidak diam, keluhan ditindaklanjuti, tapi tidak sampai melanggar aturan,” jelasnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu puluhan orang tua murid di salah satu SDN di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan demo mendesak mundur Kepsek, JS, karena diduga memiliki kelainan seksual alias penyuka sesama jenis. Salah seorang wali murid, Raiman, mengatakan kasus ini sudah lama terjadi. Bahkan sempat viral di media sosial Facebook pada April 2020. Di mana, ada akun atas nama Jefri Simbolon yang mengungkapkan bagaimana hubungan Kepsek JS dengan JU. “Kami berembug guru dan murid agar tidak ada korban. Ini sudah diketahui ibu lurah dan Camat Medan tuntungan. Di hadapan ibu lurah, JU sudah mengakui punya hubungan badan dan di hadapan kami tanggal 13 April JU mengakui semuanya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/12/2020). (insp01)