Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta anggaran harus fokus terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, bukan kegiatan seremonial yang selama ini mendominasi.
“Kami tidak ingin penurunan anggaran belanja digunakan untuk kegiatan seremoni serta tidak berdampak secara ekonomi dan sosial bagi masayrakat Kota Medan,” kata FPKS dalam pemandangan umumnya atas nota pengantar Walikota terhadap P-APBD Kota Medan 2020 yang disampaikan, Rudiawan Sitorus, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2020).
Dari sisi belanja, FPKS berharap penurunan anggaran belanja daerah sebesar Rp991,5 miliar diharapkan tidak menggangu program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta perbaikan infrastruktur di Kota Medan.
Untuk belanja, kata Rudiawan, penurunan hingga menjadi Rp127,65 miliar lebih tidak menjadikan Pemko Medan menurunkan honor para guru honorer di Kota Medan, namun harus lebih menaikkan jumlahnya.
“Kita sama-sama mengetahui, honor yang diterima para guru honorer masih sangat jauh dari cukup. Kedepan, kami akan terus mendorong agar kesejahteraan guru honorer terus ditingkatkan,” katanya.
FPKS juga mengusulkan agar seluruh guru honorer di Kota Medan beserta keluarganya wajib masuk BPJS PBI yang dananya ditanggung dalam APBD Kota Medan.
“Selain itu juga para guru Madrasayah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), penggali kubur, bilal jenazah, guru maghrib mengaji, khatib Jumat, pengurus badan kemakmuran masjid, para imam rawatib, ustadz dan ustadzah juga dimaksukkan sebagai penerima BPJS PBI,” pintanya. (insp01)