Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, mengatakan pihaknya terus berupaya menutup peluang korupsi di Pemkot Medan, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya tindakan korupsi.
Hal itu disampaikan, Bobby Nasution, saat menjadi narasumber dalam acara bimtek & kolaborasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Kota Medan, di gedung GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (10/6/2021).
Bobby mengatakan, tindakan korupsi merupakan penyakit mental yang sudah terjadi sejak lama. Jika terus di biarkan, maka akan memberikan efek sangat bahaya.
“Kami (Pemkot Medan) terus berupaya menutup lubang tindak pidana korupsi sekecil apapun, salah satunya dengan mengubah sistem digitalisasi. Saya yakin, sistem baru ini secara perlahan akan merubah mental korupsi, karena dengan sistem digitalisasi akan memperkecil peluang untuk korupsi,” kata Bobby.
Selain mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sebut Bobby, penerapan digitalisasi ini juga semakin mempercepat pelayanan dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu digitalisasi yang sudah diterapkan di Kota Medan ialah pembayaran parkir kendaraan. Meskipun baru beberapa ruas jalan diterapkan, tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Medan,” ujarnya.
Di samping itu, sambung Bobby, penerapan sistem digitalisasi juga telah di lakukan dalam pengadaan barang dan jasa serta proyek. “Dengan sistem ini, maka pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu secara langsung dengan penyedia barang dan jasa ataupun kontraktor yang mengerjakan proyek. Dan ini menutup terjadinya korupsi,” katanya.
Kendati sistem digitalisasi ini mulai diterapkan di lingkungan Pemkot Medan, Bobby, tetap mengharapkan dukungan dan kolaborasi bersama dengan masyarakat.
“Artinya, masyarakat juga harus ikut memantau kinerja dari Pemkot Medan. Kalau pekerjaan kami sudah keluar dari integritas ataupun keluar dari yang telah kami canangkan, saya berharap masyarakat mau mengingatkanya. Kota Medan milik kita semua,” tegasnya.
Turut sebagai nara sumber dalam kegiatan itu Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), K. Kusdwidtanto S. (insp01)
